BANDUNG - Jajaran Bidang Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (Kanwil Kemenkumham Jabar) mulai prosesi verifikasi data dukung dalam rangka penilaian Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKPHAM) Tahun 2023, selasa (07/03). Penilaian Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKPHAM) merupakan amanat dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia yang bertujuan memotivasi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (P5 HAM).
Kepala Bidang Hak Asasi Manusia, Hasbullah menjelaskan "Penilaian KKPHAM di tahun 2023 ini adalah capaian kinerja pemerintah pada tahun sebelumnya yakni Januari - Desember 2022 yang memenuhi 10 Indikator Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM, semua data dukung yang terkumpul akan diverifikasi terlebih dahulu oleh verifikator dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat sebelum diinput dalam aplikasi KKPHAM dengan disaksikan langsung oleh masing-masing perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang rencananya akan dipusatkan dalam 5 tempat zonasi sebagai bentuk keterbukaan dan komitmen sinergisitas Pemerintah daerah dengan Instansi Vertikal Pemerintah yakni Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka P5HAM".
"Berdasarkan temuan, kendala substantif yang mempengaruhi capaian KKP HAM di Kab/Kota pada tahun 2022 oleh kurangnya dukungan dari Kepala Daerah, Penganggaran Kab/Kota, Produk Hukum Pemda yang belum ada, Belum didukung oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, juga terdapat indikator-indikator baru pada Permenkumham 22/2021 terutama dari kelompok hak sipil dan politik, sehingga banyak pemda yang belum memahami substansi dari indikator tersebut" imbuh Hasbullah.
"Hari ini kami jajaran Bidang HAM telah menerima kedatangan dari perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, dan Kota Tasikmalaya dalam rangka konsultasi dan verifikasi data dukung, semoga melalui kegiatan ini, menjadi solusi bagi seluruh 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat dalam suksesi KKPHAM di Tahun 2023" pungkas Hasbullah.
(red/foto: Bidang HAM, editor: Humas)
