BANDUNG- Pada hari ini, Selasa, tanggal 9 Agustus 2022. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melalui Bidang HAM lakukan kegiatan Fasilitasi Dugaan Pelanggaran HAM pada Pemerintah Kota Tasikmalaya.
Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Dani Kusmawan dan Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM Yuniarti Kurniasari diikuti oleh staf Bidang HAM Irfan Zaelani dan Asih Wahyuningsih, Plt. Kabag Hukum Setda Kota Tasikmalaya Yudha Mathilda Amaluddin, Analis Ahli Hukum Muda Setda Kota Tasikmalaya Aap Akhirudin dan Epi Mulyana, JFU dan JFT pada Bagian Hukum Setda Kota Tasikmaya serta Perangkat Daerah terkait lainnya.
Pada rapat fasilitasi tersebut dibahas berapa banyak Pelayanan Komunikasi Masyarakat / konsultasi dari masyarakat / aduan masyarakat mengenai kasus-kasus yang berhubungan dengan pelanggaran HAM serta tindak lanjut atau penanganan terhadap kasus-kasus tersebut. Dibahas juga mengenai sinergitas dengan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) mengingat cukup banyaknya kasus mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) disamping adanya kasus-kasus lain yaitu mengenai tuntutan / aduan kepemilikan tanah dan bangunan yang berhubungan dengan pelanggaran HAM.
Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Restorasi Justice serta latar belakang pengambilan keputusannya oleh penegak hukum dengan tetap memenuhi pelaksanaan Hak Asasi Manusia juga menjadi bahasan dalam rapat fasilitasi ini. Kegiatan fasilitasi ini dilanjutkan dengan meninjau sarana dan prasarana pendukung yaitu mall pelayanan publik yang berada didalam komplek kantor pemerintah Kota Tasikmalaya yang telah menyediakan fasilitas Ibu, anak dan penyandang disabilitas.
Kegiatan Fasilitasi Dugaan Pelanggaran HAM dilaksanakan dengan lancar dengan memperhatikan data namun dalam pembahasannya terdapat diskusi terhadap satu persatu setiap konsultasi dari masyarakat / aduan dan kasus kasus yang ada yang berhubungan dengan pelanggaran HAM. Pembahasan mengenai fasilitasi dugaan pelanggaran HAM pada Pemerintah Kota Tasikmalaya tersebut telah selesai dilaksanakan dan akan dilaksanakan follow up secara berkala.