BANDUNG-Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Agus Widjaja hadiri kegiatan Refleksi Kinerja Kemenkumham Tahun 2022 yang diselenggarakan di Gedung Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) Tangerang, Banten. Kegiatan ini pun diikuti secara virtual oleh Kepala Divisi Administrasi Anggiat Ferdinan di ruang Kepala Divisi Administrasi. Pada hari ini, Kamis (15/12/22).
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM R.I. Yasonna H. Laoly, pimpinan tinggi (pimti) madya di lingkungan Kemenkumham, di antaranya Sekretaris Jenderal, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto; Inspektur Jenderal, Razilu; Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Irjen. Pol. Reynhard SP. Silitonga, dan beberapa pimti madya lainnya.
Refleksi Akhir Tahun 2022 adalah bagian dari sebuah proses akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan visi misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dengan melihat kembali halaman halaman, upaya-upaya yang telah dilakukan bersama sehingga kita bisa melihat baik sukses atau tidaknya hasil kinerja yang pada akhirnya kita bisa menghasilkan evaluasi yang lebih baik lagi atas pencapaian kinerja pencapaian kinerja Kementerian Hukum dan hak asasi sepanjang sepanjang tahun 2022.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly mengatakan tahun 2022 adalah masa pemulihan dan transisi. Pemulihan dari pandemi menuju endemi, serta transisi dari work from home (WFH) menjadi work from office (WFO) secara penuh. Keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 pun menjadi faktor penting dalam menjaga momentum pemulihan perekonomian nasional.
“Alhamdulillah, Puji Tuhan Kemenkumham berhasil menekan penyebaran Covid-19 di lingkungan Kemenkumham, sehingga yang terdampak Covid-19 berada dibawah 1 persen pada tahun 2022 ini,” ungkap Yasonna dalam Refleksi Akhir Tahun 2022 Kemenkumham.
Selain itu, Yasonna mengatakan bahwa salah satu keterlibatan Kemenkumham dalam event besar di tahun ini adalah Presidensi G20, yaitu sebuah forum internasional yang merupakan wahana kolaborasi antarnegara untuk bersama merumuskan rekomendasi kebijakan yang menyediakan alternatif dalam menghadapi berbagai tantangan dan polemik ekonomi dunia. Tujuannya adalah untuk dapat pulih secara berkelanjutan, dan inklusif di tengah krisis global pascapandemi.
Kemudian, pencapaian terbesar Kemenkumham di bidang pembentukan regulasi adalah dengan disahkannya Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP), pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa 6 Desember 2022. Sebagaimana kita ketahui, KUHP adalah UU paling lama yang berlaku di negeri ini, yaitu sejak tahun 1918. Ada banyak persoalan di dalamnya yang dinilai tidak sesuai lagi dengan kondisi dan dinamika yang ada saat ini.
“Proses pembaharuan dan pengubahan (revisi) telah lama dilakukan, sejak 59 tahun yang lalu, mulai tahun 1963 hingga saat ini. Seluruh tahapan dilakukan secara cermat, penuh kehatii-hatian, transparan, partisipatif, melibatkan banyak pemangku kepentingan dan telah mengadopsi berbagai gagasan dari publik,” ujarnya.
Pada kesempatan ini, Menkumham juga menyampaikan capaian kerja Kemenkumham lainnya sepanjang tahun 2022 dalam berbagai bidang yang diantaranya pembentukan regulasi, Pelayanan dan Penegakan Hukum, pelayanan publik, pembinaan WBP, kekayaan intelektual, permohonan Badan Hukum dan Badan Usaha, perjanjian ekstradisi, Penegakan dan Pemajuan HAM, Dukungan Manajemen dan pengembangan SDM.
Selain capaian kinerja tersebut, Yasonna juga menyampaikan berbagai prestasi kerja
Kemenkumham yang membanggakan, sebagai berikut (ada 18 prestasi besar) :
1. Presiden Filipina, Duterte, menganugerahkan Kaanib ng Bayan atau Ally of the Nation kepada Menteri Hukum dan HAM karena berkontribusi bagi WN Filipina di luar negeri lewat kebijakan Keimigrasian saat pandemi Covid-19;
2. BKN Awards dengan kategori “Sangat Baik” dalam penyelenggaraan Merit System Kepegawaian;
3. Peringkat 1 Penilaian Kompetensi dari BKN bagi Kementerian/Lembaga Tipe Besar;
4. Penghargaan “Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik” dari Ombudsman Republik Indonesia;
5. Piala Anggakara Birawa dari Kemenpan-RB, dalam “Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik”;
6. Mampu mempertahankan WTP ke-13 kalinya di tengah pandemi Covid-19;
7. Top 3 Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dengan predikat “Badan Publik Informatif” untuk pertama kalinya sejak 2011, sebelumnya dalam penyelenggaraan KIP dengan predikat “Cukup Informatif”, (peringkat ke-2);
8. Peringkat ke-2 penilaian BKN, dalam hal Pemanfaatan Data Sistem Informasi;
9. Peringkat ke-2 Kinerja Anggaran Pagu Besar K/L dari Kemenkeu;
10. Top 2 Penghargaan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, penilaian dari Kemenpan-RB;
11. Peringkat ke-3 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari Kemenpan-RB;
12. Top Inovasi Pelayanan Publik Kategori Kelompok Umum dari Kemenpan-RB untuk Aplikasi Situational Judgment Test (SJT);
13. Akreditasi Bintang Dua sebagai Lembaga Penyelenggara Pelatihan oleh LAN-RI;
14. Akreditasi nilai “A” kategori bintang 1 pada Pelatihan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, dari LAN-RI;
15. Penghargaan atas peran sertanya dalam Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Terjaga untuk Melindungi Eksistensi Bangsa dan Negara;
16. Piagam Penghargaan atas peran serta Kemenkumham dalam Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Statis Penanganan Covid-19 yang Bernilai Guna
Pertanggungjawaban Nasional Bagi Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara;
17. Penghargaan sebagai Kementerian Pengumpul Zakat terbaik dari Badan Amil Zakat Nasional;
18. Menteri Hukum dan HAM sebagai Top Leader on Digital Implementation Top Digital Awards 2022 dari Majalah It Works;
19. Dan berbagai prestasi lainnya.
Pada akhir kesempatan, Menkumham pun menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh jajaran serta memohon maaf kepada masyarakat bilamana adanya pelayanan publik yang kurang berkenan.
