BANDUNG-Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat ikuti secara virtual Evaluasi Pencatatan Transaksi E-Purchasing Tahun Anggaran 2022 yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Kemenkumham. Pada hari ini, Senin (27/03/23) yang bertempat di Ruang Suhendro Hendarsin.
Tampak hadir Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Tim Barang dan Jasa Kanwil serta kegiatan diikuti juga oleh seluruh PPK yang masih terdapat paket e-Purchasing belum terselesaikan dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) di lingkungan Kemenkumham.
Dalam rangka mendukung pencapaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Minimal Baik Tahun 2023 di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, perlu adanya strategi untuk mengoptimalkan perolehan skor indikator dalam penilaian ITKP, khususnya untuk indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan berupa E-Purchasing melalui katalog. Penilaian skor indikator E-Purchasing dihitung berdasarkan persentase jumlah Paket Selesai dibagi dengan jumlah Paket Aktif pada tahun anggaran 2022.
Paket Selesai merupakan paket E-Purchasing tahun anggaran 2022 yang dicatatkan minimal hingga tahapan serah terima pada aplikasi katalog, sedangkan Paket Aktif merupakan paket E-Purchasing yang masih berstatus negosiasi, PPK/Penyedia setuju, kirim dan selesai. Capaian Paket Selesai E-Purchasing Kementerian Hukum dan HAM tahun anggaran 2022 saat ini baru mencapai 43%, sehingga masih terdapat 57% paket E-Purchasing yang belum terselesaikan.
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan skor indikator E-Purchasing pada ITKP Tahun 2023. Kegiatan pun diawali dengan pembukaan oleh UKPBJ Setjen Budi Widiyanto. Dalam pembukaanya, Budi memaparkan nilai-nilai indikator yang masih kurang mencapai target. Budi berpendapat bahwa ada paket aktif yang masih belum terselesaikan dan masih mampu untuk diselesaikan sampai dengan penilaian kinerja penyedia yaitu salah satunya data Purchasing Tahun 2022 dan LKPP per-31 Januari 2022.
Lebih lanjut, UKPBJ Setjen JFT PPBJ Ahli Madya Hidayah Amirullah memberikan paparan teknis evaluasi kepada setiap tamu undangan yang mengikuti yang bersifat konsultatif sampai pada berakhirnya kegiatan.
