JAKARTA - Pelayanan publik yang berkualitas di Era Global 4.0 sekarang menjadi sesuatu yang didambakan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan. Hal ini sejalan yang diamanatkan oleh Presiden R.I Joko Widodo untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan merubah paradigma melayani dan bukan untuk dilayani. Selain itu, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik ditujukan untuk mempertahankan dukungan, kepercayaan masyarakat dengan mereformasi wawasan berfikir dan mengevaluasi diri sejauh mana kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terpenuhi.
Berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik diantaranya seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib memahami dan menerapkan unsur-unsur dan jenis pelayanan publik, kegiatan pelayanan, penyelenggaraan publik, asas, prinsip, standar pelayanan publik, kualitas dan dimensi pelayanan publik agar sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Dengan memahami formulasi aspek-aspek pelayanan publik tersebut diharapkan Aparatur Sipil Negara dapat terus meningkatkan produktivitas kerja nya terutama dalam memberikan pelayanan publik terbaik dengan mengedepankan pelayanan publik yang berkualitas. Pelayanan publik dalam pemerintahan yang baik harus memenuhi kualitas yang harus dipenuhi.
Pelayanan publik yang ada harus berfungsi untuk mengurangi (bahkan menghilangkan) kesenjangan peran antara organisasi pusat dengan organisasi-organisasi pelaksana yang ada di lapangan. Melayani masyarakat dengan baik adalah merupakan tanggungjawab bagi semua instansi pemerintah. Dengan demikian maka setiap pegawai dalam instansi pemerintah harus melayani masyarakat dan mempelajari cara meningkatkan keterampilan untuk melayani. Di dalam keterampilan melayani, termasuk pula di dalamnya adalah penguasaan terhadap pengetahuan jasa layanan yang diberikan, karena hal ini akan menunjukan kepada masyarakat bahwa pegawai dalam instansi pemerintah tersebut adalah seorang profesional di bidang Manajemen Pelayanan Publik.
Penghargaan adalah suatu bentuk apresiasi atas kinerja yang telah ditunjukan, seperti halnya yang diterima Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat pada malam ini (Kamis, 25/02/2021) oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian hukum dan HAM Jawa Barat, Imam Suyudi, dan Kepala Divisi pelayanan Hukum dan HAM, Heriyanto, di Hotel Santika Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Penganugerahan Acces To Justice Award Tahun 2021 Jawa Barat meraih Ada 3 (tiga) kategori Penghargaan yang didapatkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dan Organisasi Bantuan Hukum sebagai Binaannya pada malam ini yaitu:
Juara II Kantor Wilayah Terbaik dalam Pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum tahun 2020;
Juara II Kantor Wilayah dengan Kinerja Terbaik dalam Pelaksanaan Anggaran BPHN (Bidang Hukum) Tahun 2020; dan
Pemberi Bantuan Hukum Terbaik ke II dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum Tahun 2020 (untuk Eksternal, Lembaga Bantuan Hukum) yaitu : Yayasan Peduli Tafficking dan Anak Jalanan (PETANAN) (Kategori C) dan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Pasundan (Kategori B).
Penghargaan ini diberikan langsung oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, Eddy O.S Hiariej, didampingi Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Mualimin Abdi, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Benny Riyanto, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Asep Kurnia, Perwakilan Ombudsman R. I dan Perwakilan Komisi III, M. Nurdin, yang tersambung melalui Aplikasi Zoom.
Dalam sambutannya, Wamenkumham Eddy O.S Hiraiej menyampaikan Undang-undang bantuan Hukum lahir dari Negara yang berdasarkan Hukum. Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Indonesia menjadi percontohan dunia dimana Indonesia telah mencontohkan kepada dunia mengenai penyaluran Bantuan Hukum melalui Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi dan tersertifikasi. Kita berharap OBH yang berkualitas dapat terus bertambah sampai level terkecil yaitu Kecamatan, supaya dapat menjangkau masyarakat miskin. Saya berharap Peningkatan Kualitas Pemberian Bantuan Hukum dapat terus ditingkatkan dari tahun ke tahun, kami akan memberikan Apresiasi kepada OBH yang telah bekerja sangat baik dan Punishment bagi OBH yang berkinerja buruk. Besar harapan saya bisa memacu Kantor Wilayah dalam meningkatkan kualitas Pemberian Bantuan Hukum.
Ini adalah hasil buah kerja keras bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, prestasi yang didapat hari ini tidak lantas akan membuat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat berpuas diri, tetapi ini menjadikan suatu stimulus/rangsangan bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat untuk senantiasa meningkatkan Pelayanan Publik Berkualitas di masa mendatang.
(red/foto : Adb)