BANDUNG –Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa (Kanwil Kemenkumham Jabar) menghadiri Rapat Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran Pelaksanaan Program Pembinaan Hukum Nasional di Wilayah Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham secara virtual melalui Zoom Meeting (Senin, 22/11/2021).
Dari Kanwil Kemenkumham Jabar hadir Kepala Bagian Umum Eva Gantini dan Kepala Bidang Hukum Lina Kurniasari mengikuti kegiatan dari tempat kerja masing – masing. Diikuti bersama oleh para Kabag Umum dan Kabid Hukum dari Kanwil se-Indonesia, pemaparan kegiatan dibawakan oleh Sekretaris BPHN Audy Murfi.
Dalam rapat evalusi ini Sekretaris Audy menyampaikan pemaparan mengenai Realisasi Anggaran Belanja BPHN, besaran Pagu BPHN di Kanwil, peringkat Realisasi Kanwil dan besaran realisasi berdasarkan Tingkat Jumlah Pagu. Selain itu Audy juga memaparkan Ranking Realisasi Bankum berdasarkan Online Monitoring Sistem Perbendaharaan & Anggaran Negara (OMSPAN) serta Realisasi Bankum berdasarkan aplikasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (SIDBANKUM).
Selain membahas mengenai realisasi anggaran, Audy juga membahas terkait pengisian SMART Program Pembinaan Hukum Nasional yang telah dilaksanakan oleh seluruh Kanwil Kemenkumham. Beliau mengapresiasi Kanwil yang telah lengkap melakukan pengisian dan mencapai nilai kinerja 90% keatas. Audy juga mengingatkan kepada Kanwil yang masih belum mengisi secara lengkap dan nilai kinerja rendah untuk segera melakukan perbaikan karena penilaian SMART ini akan mempengaruhi nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) kedepannya.
Melanjutkan pemamparannya, Sekretaris Audy menyampaikan hasil Verifikasi Pemenuhan Data Dukung Target Kinerja (Tarja) B03 – B09. Audy juga mengingatkan kepada seluruh Kanwil untuk segera mempersiapkan Pemenuhan Data Dukung Tarja B12 yang akan datang. Terakhir, Audy menjelaskan kepada para hadirin mengenai bagaiman cara menghitung Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah di Tahun 2021.
Melalui giat Rapat Evaluasi ini diharapkan agar Bidang Hukum dan Bagian Umum Kanwil untuk saling berkoordinasi untuk bisa mencapai hasil maksimal baik itu dalam realisasi anggaran maupun nilai SMART pada Satuan Kerja mereka masing – masing.
(Red/foto: Aul)
