BEKASI - Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat R. Andika Dwi Prasetya didampingi Kepala Divisi Keimigrasian Yayan Indriana, menghadiri kegiatan Opini Kebijakan Publik yang bertema “Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (Survei IKM-IPK)”. Pada hari ini, Senin (20/03/23) yang bertempat di Hotel Santika Premiere Kota Harapan Indah, Bekasi.
Kegiatan dilaksakan secara terpusat di Aula Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara dan disebarluaskan melalui aplikasi Zoom dan media Youtube agar dapat dijangkau oleh masyarakat.
Peserta terdiri dari seluruh pegawai Kantor Wilayah, Mahasiswa, LSM, Para Stakeholder. Narasumber Analis Kebijakan Ahli Pertama Balitbangkumham Willy Wibowo, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Samratulangi Roni Gosal, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara Rudy Hendra Pakpahan.
Diawali dengan laporan pembuka dari Wakil Menteri Hukum dan HAM RI Eddy O.S. Hiariej. Melalui kegiatan opini, Balitbangkumham mengajak kita bersikap analtitis terhadap isu strategies yang sedang terjadi. Harapannya output dapat bermanfaat bagi masyarakat dan input dalam proses interfensi kebijakan pemerintah. Instansi Pemerintah selaku sektor publik selalu berusaha memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Melalui Survey Kepuasan Masyarakat, dapat diperoleh data sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik.
"Dengan adanya kegiatan ini, perlu adanya penyesuaian instrumen dalam peningkatan pelayanan publik berdasarkan dari hasil survei sesuai dengan Peraturan MenpanRB terbaru.", terang Eddy dalam sambutan pembukaan kegiatan.
Kegiatan berlanjut dengan paparan oleh Narasumber. Willy selaku narasumber dari Balitbangkumham, menyampaikan perubahan terhadap pengelolaan hasil Survei IKM dan IPK yang setiap bulan perlu dilakukan tindak lanjut. Willy menyampaikan dalam meningkatkan pelayanan, dapat mengambil keputusan dari nilai unsur terendah dari hasil survei agar peningkatan pelayanan sesuai sasaran.
Paparan selanjutnya disampaikan oleh Roni Gosal. Dalam paparannya, Roni menyampaikan bahwa suatu kebijakan dalam melakukan pelayanan publik dikatakan efektif, efisien apabila memenuhi kriteria obyektif berdasarkan identification of needs, output tepat sasaran, dan memberi dampak serta manfaat bagi kualitas pelayanan publik.
"Oleh karenanya perlu ditunjang disposisi sikap pelaksana kebijakan, khususnya petugas yang melaksanakan tanggung jawab pelayanan publik, serta aparat pengawas dengan menggunakan standar yang telah ditetapkan melalui regulasi yang ada", jelas Roni.
Kegiatan opini dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab dari peserta baik daring maupun luring.
(red/photo: Humas)
