BANDUNG - Dalam rangka peningkatan layanan publik di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dalam menghadapi Pencanangan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM yang mana bagi Kanwil Kemenkumham Jabar untuk meraih WBBM, Kepala Kantor Wilayah, Imam Suyudi, kumpulkan Tim TI Kantor Wilayah untuk bahas peningkatan layanan pada program unggulan Kantor Wilayah yaitu Aplikasi Sistem Elektronisasi Manajemen Informasi dan Layanan atau disingkat Si Emil, hari ini (Kamis, 04/06/2020) di Ruangan Rapat Kepala Kantor Wilayah.
Selain Tim TI Kantor Wilayah, turut mendampingi Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Administrasi, Ngadiono Basuki, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Abdul Aris, Kepala Divisi Keimigrasian, Heru Tjondro, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Heriyanto, Pejabat Administrasi dan Pengawas Kantor Wilayah, serta JFT dari Divisi masing-masing di Kantor Wilayah, dibuka oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, rapat ini di awali dengan laporan keseluruhan Aplikasi si Emil yang memiliki tiga fitur utama oleh Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat, Toni Sugiarto, yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proyek Aplikasi siEmil ini.
Setelah sebelumnya menjelaskan penjabaran tiga fitur utama dari Aplikasi SiEmil berupa laporan kepada Kepala Kantor Wilayah, Kabag Promas menyampaikan bahwa diadakan nya rapat ini diharapkan dapat menambah inovasi-inovasi yang bersifat peningkatan layanan publik pada Aplikasi SiEmil dari masukan tiap divisi sesuai dengan layanan yang diselenggarakan masing-masing.
Arahan dari Kakanwil dalam rapat ini antara lain, "Dalam rangka mempersiapkan layanan unggulan untuk program wbbm yang mana mengarah pada layanan publik harus penuh inovasi dan kenyamanan bagi penerima layanan, yang artinya harus benar-benar ada yang sepsial dalam memberikan layanan publik ketika kita ingin meraih wbbm ini, seluruh pelayanan di Lingkungan Kantor Wilayah kemenkumham jabar ini bisa di laksanakan melalui sistem online, seperti layanan pelantikan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah penjadwalan nya sudah dapat ditetapkan melalui sistem online seperti Pelantikan Notaris maupun pelantikan Pejaba Administrator di Lingkungan Kantor Wilayah, dan secara teknis sistem online harus mampu mengakomodir proses pendaftaran layanan pelantikan sampai dengan undangan pelantikan kepada yang akan dilantik".
Terakhir dibahas dengan mendetail oleh Kepala Kantor Wilayah terkait peningkatan layanan yang akan dijadikan sistem online di kantor wilayah pertama adalah membuat sistem yang mampu menginventarisir proses pemberian izin di Kantor Wilayah seperti Izin penelitian dari mahasiswa atau Lembaga luar terkait ataupun izin PKL untuk pelajar dan mahasiswa, serta terakhir mampu mengakomodir pendaftaran seluruh pelantikan yang dilaksanakan di Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat.
(red/foto: Humas)