BANDUNG - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat siang ini (Jum’at, 29/01/2021) melaksanakan Pelantikan Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat sebanyak 63 (enam puluh tiga) orang yang terdiri dari 1 orang Pejabat Fungsional Penyusun Perancang Perundang-undangan Ahli Madya, dan 62 orang Pejabat Administrasi. Pelantikan ini dilantik langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Imam Suyudi didampingi Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Pelantikan ini dilakukan juga secara Virtual melalui Aplikasi Zoom . Pelantikan Pejabat Administrasi hari ini sebagai tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-16.KP.03.03 Tahun 2021 Tanggal 22 Januari 2021 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : SEK-75.KP.03.03 Tahun 2020 Tanggal 23 Desember 2020.
Bergulirnya Era Globalisasi di seluruh sektor kehidupan masyarakat dunia dan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang kini telah mencapai Revolusi Industri 4.0 telah menembus batas wilayah kenegaraan. Dampak era globalisasi telah mempengaruhi sistem perekonomian Negara Indonesia, baik bidang ekonomi, industri, perdagangan maupun peraturan di bidang lalu lintas orang. Semua itu otomatis mempunyai dampak sangat besar terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian.
Menurut Imam “Imigrasi harus mampu menjalankan fungsi pengamanan dan penegakan hukum keimigrasian, namun imigrasi pun harus mampu mendukung iklim investasi dan menarik investor menanamkan modal di Indonesia. Upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan keimigrasian telah menjadi perhatian serius pimpinan Kementerian Hukum dan HAM, Penataan SDM, penyempurnaan sistem dan prosedur (SOP) sampai peningkatan sarana dan prasarana pelayanan. Penambahan perangkat keras (Hardware) dan upgrade software pada server Direktorat Jenderal Imigrasi sampai dengan Restrukturisasi SIMKIM”.
Dalam upaya Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam hal Pengawasan dan Penindakan terhadap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia dari tata cara pengawasan sampai dengan penanganan warga negara asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian sampai dengan prosedur deportasi agar dipahami betul oleh semua petugas imigrasi di lapangan.
Demikian halnya dalam pelayanan izin keimigrasian kepada warga negara asing juga sebaiknya sudah mengarah kepada sistem online yang dapat memudahkan warga negara asing. Inilah tantangan yang harus bisa dijawab oleh jajaran keimigrasian. Oleh karena itu, “Saya meminta kepada para pejabat yang dilantik dan menjadi bagian dari jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, untuk terus berinovasi dan berupaya memberikan pelayanan yang memberikan kepuasan kepada masyarakat”.
Kantor Imigrasi di Jawa Barat juga diharapkan mampu menjawab tantangan pimpinan Kementerian Hukum dan HAM, masing-masing Unit Pelaksana Teknis untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Keseriusan Imigrasi mewujudkan WBK dan WBBM telah membuahkan hasil peningkatan dimana Kanim Karawang telah mengikuti jejak Kanim Cirebon meraih predikat WBBM, sedangkan Kanim Bandung, Kanim Bogor, dan Kanim Sukabumi pun telah meraih predikat WBK. Teruslah Berjuang…!!!. (red/foto : Adb/Azs/Giez).