KAB.BOGOR - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, Imam Suyudi, didampingi oleh Kepala Divisi Administrasi, Ngadiono Basuki, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Syafar Pudji Rochmadi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Heriyanto, Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur, Damari, dan Kepala Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur, Mujiarto, berikan Pembinaan Monitoring Pengawasan Pengendalian (Bintorwasdal) kepada seluruh pegawai Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur dan Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur, Senin (08/02/2021).
Diawali dengan tinjauan ke Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur. Imam Suyudi meninjau ruang layanan ramah HAM sampai kepada Ruang Kegiatan Kerja dan diteruskan ke blok hunian Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur. Usai itu, bertempat di Aula Gedung 1 lantai 3 Jl. Pengayoman Komplek Kementerian Hukum dan HAM R. I. Gunung Sindur, tampak hadir seluruh pejabat struktural, JFU maupun JFT beserta CPNS.
Pada awal kesempatan, Damari melaporkan, “Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur memiliki jumlah pegawai 101 orang, 1 orang dokter status BKO, dan 8 orang CPNS, Jumlah wbp 409 orang, Jumlah Napi teroris (napiter) highrisk 68 orang, Napiter dengan pengamanan highrisk, mendapatkan perbedaan perlakuan membuat wbp banyak melakukan protes.” Lapornya.
“Mengenai pembenahan terkait nomenklatur tugas pokok dan fungsi Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur dan Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur, semoga atas kebijakan pimpinan bisa berjalan sesuai dengan nama dan fungsinya. Lapas narkotika berkomitmen untuk selalu berbenah agar menjadi Lapas yang ramah, walaupun fungsinya tetap melaksanakan pengamanan secara highrisk.” Ungkapnya.
Kemudian, Mujiarto melaporkan, “Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur memiliki 100 pegawai, 7 poltekip, 2 CPNS. Untuk itu kami mengaharapkan adanya Penguatan SDM penanganan napi teroris lebih lagi. Di samping itu, kami harapkan adanya penyesuaian tugas pokok dan fungsi agar kinerja kami dapat lebih maksimal.” lapornya.
Dalam arahannya, Imam Suyudi menjelaskan, “Ditengah pandemi covid 19, baiknya kita tetap semangat tetap produktif agar berkinerja maksimal dengan menjalankan protokol kesehatan. Keberadaan kita tidak ada artinya apa-apa apabila kesehatan kita kurang prima. Kita jalani testing dan treatmen kesehatan. Dalam rangka pembinaan, pengawasan khususnya dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Dari 50 satker 38 satker telah meraih UPT Ramah HAM. Mari kita kaji, analisa permasalahan yang menyangkut tugas dan fungsi sebagai lapas high risk.” Arah Imam.
“Yang harus kita lakukan di Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur adalah Pembekalan, kegiataan penguatan penanganan napi teroris pasti akan diberikan oleh Kantor Wilayah karena ini menjadi isu Global. Kita bisa melakukan upaya sesuai dengan ketentuan, SOP, profesional, tidak terkontaminasi oleh keinginan sendiri. Sistem yang telah terbentuk haruslah dievaluasi, diupayakan pelayanan prima.” Tambahnya.
“Kita bisa lakukan terlebih dahulu hal kecil dari kedisiplinan, saya yakin dari performa pegawai, komitmen bersama kita bisa harumkan nama baik kedua Lapas, seperti contohnya pemberitaan setiap kegiatan kerja untuk menginformasikan maupun mengedukasikan masyarakat, bekerjasamalah dengan media-media setempat yang ada. Euforia perjuangan kita meraih WBK dan WBBM tetap kita lakukan, tahapan-tahapannya. Kita perlu untuk meniru Satker lain yang telah WBBM.” jelasnya.
Syafar pun menambahkan, “Sekarang kita bersyukur telah diperkuat oleh Sistem Database Pemasyarakatan. Maka dari itu kita harus lebih hati-hati dan lebih cermat dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab secara teknis. Seperti contohnya pemindahan narapidana, kita belajar untuk menyelesaikan masalah jangan melempar masalah, ini demi keamanan dan ketertiban lapas. Hati-hati dengan rayuan bandar narkoba. Tolong perhatikan PB, CB, dan CMB, jika ada yang mendesak dan mengejar-ngejar waktu maka itu berhati-hatilah. Modus penyelundupan telah kita ketahui, berhati-hatilah dan waspda selalu, jaga kekompakan, komitmen dan tetap konsisten.” tambah Syafar.
Imam pun berkata, “Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Marilah kita bekerjasama, berkoordinasi, saling bahu-membahu demi kemajuan Kementerian Hukum dan HAM.” pungkasnya.
(Red/foto: Hot)