JAKARTA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dalam hal ini melalui Kepala Divisi Pemasyarakatan, Taufiqurrakhman, hari ini (Jum’at, 30/07/2021) mengikuti Pelaksanaan Kegiatan Observasi Online terkait temuan dalam penyelenggaraan BAMA UPT Pemasyarakatan yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.
Melalui Aplikasi Telekonferensi Kepala Divisi Pemasyarakatan di seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM se-Indonesia termasuk didalamnya Kantor Wilayah Jawa Barat mengikuti Kegiatan Observasi oleh Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kadivpas Taufiqurrakhman menyampaikan laporan terkait Audiensi Rencana Aksi Kinerja Penyelenggaraan BAMA UPT PAS Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jabar dengan poin-poin bahasan seperti, Perbaikan Administrasi Penyelenggaraan BAMA dengan membuat mekanisme pembayaran yang sesuai dengan Permenkumham RI No. 40, Review atas kinerja vendor berdasarkan pelaporan kinerja vendor pengadaan BAMA dari Unit Pelaksana Teknis.
Selian itu Rencana Aksi Kerja yang selanjutnya dalah menghidupkan kembali Insturmen Whistle-Blowing-System yang merupakan program terintegrasi dalam penacanangan ZI, dan melaksankana Inspeksi secara berkala ke Unit Pelaksana Teknis melalui Bintorwasdal BAMA dan Monev bersama.
(red/foto: Humas)