KABID HAM KEMENKUMHAM JABAR KOORDINASIKAN PROGRAM PARIWISATA BERBASIS HAM JAWA BARAT

Koordinasi Bidham 2

JAKARTA - Setelah terpilih sebagai role-model Layanan Publik Berbasis HAM untuk Terminal dan menerima penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM atas Pelayanan Publik Berbasis HAM pada acara puncak hari HAM, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pariwisata bersama Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat kembali menggagas program Pariwisata Berbasis HAM.

Penggagasan program tersebut dilatarbelakangi beberapa hal antara lain adalah adanya Jawa Barat sebagai salah satu tujuan Destinasi Wisata Favorit, Pariwisata menjadi salah satu sarana membangkitkan perekonomian di daerah dan diperlukannya standar fasilitas pada Destinasi Wisata Ramah HAM. Dalam mewujudkan program tersebut, digunakannya payung hukum Universal Decoration of Human Rights pasal 27 ayat 1 mengenai hak setiap orang untuk turut serta dalam kehidupan kebudayaan masyarakat dengan bebas, untuk menikmati kesenian dan untuk mengecap kemajuan dan manfaat ilmu pengetahuan. Sementara berdasarkan UU Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan pasal 5 berbunyi: a. menjunjung tinggi HAM, Keragaman Budaya dan kearifan lokal, b. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proposionalitas.

Dalam rangka mendukung berjalannya program tersebut itu, Kepala Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Jabar, Hasbullah Fudail, melakukan koordinasi langsung dengan Direktur Jenderal HAM Kemenkumham RI Mualimin Abdi dan Direktur Penguatan HAM Sri Kurniati H. Pane untuk menyampaikan ide program pariwisata dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut (Senin, 20/06/2022).

Dalam pertemuan ini Kabid Hasbullah mengharapkan kehadiran Dirjenham Mualimin sebagai pembicara dalam Seminar KONSEP HAM DALAM SEKTOR PARIWISATA yang akan berlangsung pada tanggal 5 Juli 2022 di Bandung, acara tersebut juga akan menjadikan Jawa Barat sebagai Role Model Pariwisata Berbasis HAM. Dalam kesempatan momentum tersebut, kedepannya Mualimin juga akan melakukan Pencanangan Pelayanan Publik Berbasis HAM Jawa Barat dan Pengukuran Gugus Tugas Bisnis dan HAM Provinsi Jawa Barat.

(Red/foto: Bidang HAM; Editor: Aul)

Koordinasi Bidham 2


Cetak   E-mail