BANDUNG - Kanwil Kemenkumham Jabar melalui Kabid HAM, Hasbullah, hari ini, Rabu, 28 September 2022, berkesempatan menjadi Narasumber pada acara Debat Publik dengan tema “Test HIV Pada Remaja ”, yang diselenggarakan Perkumpulan Female Plus bekerja sama dengan Indonesia Aids Coalition/IAC sebagai Principal Recipient (PR) dan Jaringan Indonesia Positif/JIP sebagai Sub Recipient (SR) melalui program Community System Strengthening Human Rights (CSSHR).
Dalam rangka memperoleh data pengidap HIV AIDS yang lebih akurat dan lengkap khususnya bagi anak remaja yang berumur di bawah 18 tahun, dalam pelaksanaannya mengalami kendala karena harus didampingi dan mendapat persetujuan orang tua dalam melakukan test HIV/AIDS.
Banyak orang tua tidak memberikan persetujuan untuk test kepada anaknya dengan berbagai alasan sosial, budaya, ekonomi atau lainnya. Sementara kondisi dilapangan menunjukkan bahwa banyak anak anak tersebut mempunyai potensi tertular dan menjadi pengidap HIV AIDS karena pergaulan bebas.
Menurut Hasbullah Fudail menanggapi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksaan Konseling dan Test HIV AIDS yang dianggap menjadi kendala yang disampaikan para pemerhati komunitas HIV AIDS untuk melakukan test HIV AIDS bagi remaja.
Pembuatan perundang-undangan dibuat dengan 3 (tiga) pertimbangan yaitu Filosofis, Yuridis dan Sosiologis, jika ketiga aspek tersebut tidak lagi sesuai dengan realitasnya maka aturan tersebut secara rieel sudah harus disesuaikan.
Warga anak jalanan diperkirakan banyak terinfeksi HIV/AIDS karena prilakunya sementara mereka tidak memiliki KTP dan KK dikarenakan banyak sex bebas yang terjadi di jalanan dan merupakan fakta dijalanan. Mereka banyak memakai obat-obatan terlarang sehingga banyak sex bebas dijalanan entah itu dari pemakaian jarum suntik yang bergantian atau faktor lainnya.
(red/foto: Bid HAM, editor: Toh)