JAKARTA – Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan kegiatan Webinar Bimbingan Teknis Operator Pelayanan Publik Berbasis HAM yang diikuti oleh 536 peserta secara virtual dari unit kerja Kemenkumham RI seluruh Indonesia, termasuk Kepala Bidang HAM Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, Hasbullah (Kamis, 17/06/2021).
Oleh Direktur Jenderal HAM Kemenkumham RI, Mualimin Abdi, acara dibuka dengan penyampaian bahwa dimensi program dan pekerjaan di Bidang HAM pada Kantor Wilayah Kemenkumham sangatlah dinamis, sehingga beliau meminta kepada Kanwil Kemenkumham di seluruh Indonesia untuk mengefektifkan penempatan pegawai pada Bidang HAM "Hilangkan kebiasaan menempatkan pejabat/pegawai di bidang HAM karena tidak terpakai di bidang Hukum, Pelayanan Hukum, Program Pelaporan dan bidang-bidang lainnya" ujar Mualimin.
“Pelanggaran HAM di Mandalika, Nusa Tenggara Barat, menjadi sorotan dunia karena diduga terjadinya pelanggaran HAM dalam pembebasan tanah. Sementara itu kasus Pinangki karena korupsi dan pemotongan hukumannya tidak dipersoalkan di dunia internasional. Ini membuktikan bahwa Dimensi HAM sangat luas dan dinamis” tutur Mualimin dalam penyampaiannya.
Mualimin juga memberi penekanan bahwa ada 3 program menyangkut HAM yang semuanya bermuara di daerah, yaitu:
1. Pelayanan Publik Berbasis HAM .
Penghargaan yang diberikan kepada UPT adanya bermuara di daerah. UPT yang memperoleh WBK dan WBBM menjadi salah satu indikator untuk Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM.
2. Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS)
Berbagai laporan dan keluhan masyarakat adanya dugaan pelanggaran HAM juga berlangsung dan terjadi di daerah. Berbagai pelanggaran ham seperti perampasan aset tanah, kekerasan rumah tangga menjadi persoalan yang harus dibantu penyelesaiannya.
3. Gugus Tugas Bisnis dan HAM
Terakhir yang menjadi tugas dari Bidang HAM di Kanwil adalah mempercepat Pengukuhan Gugus Tugas Bisnis dan HAM di masing - masing Kanwil.
(Red/foto: Bidang HAM)
