BOGOR - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat bersama dengan Majelis Pengawag Daerah Notaris (MPDN) Kota Bogor menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Notaris 'Teh Sobar MPDN Kota Bogor dengan Notaris Kota Bogor' (Jumat, 23/09/2023). Acara ini dikemas dalam silaturahmi MPDN Kota Bogor dengan para Notaris wilayah Kota Bogor yang diikuti sekitar 50 orang dan dihadiri sebagian besar pengurus MPDN Kota Bandung.
Ketua MPDN Kota Bogor Hendry menyampaikan beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pembinaan dan pengawasan notaris melalui evaluasi pemeriksaan yang telah dilakukan MPDN kepada kurang lebih 50 Notaris selama tahun 2022. Kabag Hukum Setda Kota Bogor Alma selaku anggota MPDN menyampaikan persoalan Notaris secara umum yang antara lain adalah: 1. Notaris yang dipanggil belum tentu bersalah, diizinkan atau ditolaknya untuk diperiksa penegak hukum tergantung hasil pemeriksaan. 2. Beberapa pemanggilan MKNW atas aduan masyarakat : a. Akta PKR didasarkan RUPS bawah tangan. b. Akta didapat dari freelant, tidak dibacakan oleh dan dihadapan notaris. c. Analisa berkas yang masuk kurang teliti dan mumpuni. d. Para pihak ingkar yang sudah akad, padahal dokumen pendukung akad lengkap.
Sementara itu Kepala bidang HAM Hasbullah Fudail menyampaikan potensi positif dan negatif permasalahan yang muncul karena Jawa Barat mempunyai jumlah Notaris terbanyak di seluruh Indonesia yang berjumlah 4.617 Notaris di awal tahun 2022 . Selain mendatangkan banyak Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Fidusia banyaknya jumlah Notaris di Jawa Barat tersebut juga berpotensi menimbulkan persaingan yang tidak sehat.
(Red/foto: Bidang HAM)
