BANDUNG - Kanwil Kemenkumham Jabar dalam hal ini melalui Bidang Hukum terima kedatangan Pusat Perencanaan Hukum Nasional BPHN Kemenkumham RI dalam rangka memperoleh bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyusunan program pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2022 khususnya di Wilayah Jawa Barat, hari ini, Kamis, 15 Desember 2022, bertempat di Ruang Rapat Romli Atmasasmita, adalah Kabid Hukum, Lina Kurniasari, bersama Kasubbid FPPHD, Suhartini, yang menerima Tim Pusat Perencanaan Hukum Nasional BPHN ini.
Kegiatan diawali dengan penyampaian maksud dan tujuan dari Tim Pusat Perencanaan Hukum Nasional yang disampaikan oleh Kasubbid Prolegda, Indra, dengan menjelaskan bahwa tujuan Tim BPHN ke Kanwil Jabar adalah untuk memperoleh informasi dan data terkait dengan penyusunan propemperda yang dilaksanakan oleh daerah yang ada di Wiliyah Jawa Barat ini.
Selanjutnya sebelum memasuki bahasan inti, Kabid Hukum, Lina Kurniasari, menyampaikan sambutan berupa perkenalan terkait aktivitas dan jumlah Tim perancang yang ada di Kanwil Kemenkumham Jawa Barat yang mana saat ini 20 orang JF Perancang Kemenkumham Jabar dituntut harus mampu melayani Harmonisasi dan Konsultasi Raperda dari 27 Zonasi Kota/Kabupaten dan 1 Zonasi Provinsi untuk seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat ini.
Dimana Raperda yang diharmonisasi atau dikonsultasikan kepada Kanwil dari tiap Pemerintah Daerah pastinya akan lebih dari satu sehingga JF Perancang Kanwil Kemenkumham Jabar bisa dibilang telah melaksanalan pemenuhan tugas dan fungsi lebih dari apa yang ditargetkan dan sejauh ini selalu memberikan yang terbaik untuk mengakomodir permohonan konsultasi dan harmonisasi Raperda baik dari Pemda maupun DPRD kota/kabupaten yang ada di provinsi jawa barat.
Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian informasi dari JF Perancang Muda, Anggriana, kepada Tim Pusat Perencanaan Hukum Nasional terkait dengan sejauh mana dan fakta dilapangan terkait dengan pelaksanaan Propemperda yang ada di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jabar, untuk kemudian dilakukan diskusi seputar data dan informasi pelaksanaan Propemperda yang dibutuhkan oleh Tim dari BPHN.
(red/foto: Toh)