BANDUNG - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat Imam Suyudi didampingi Kepala Divisi Administrasi Ngadiono Basuki, Kepala Divisi Keimigrasian Heru Tjondro, Kepala Divisi Pemasyarakatan Syafar Pudji Rochmadi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Heriyanto dan Kepala Bagian Program dan Humas Toni Sugiarto melakukan audiensi ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Barat yang beralamat di Jl. Raya Cibeureum No. 50 Bandung.
Kedatangan Kepala Kantor Wilayah beserta pimti pratama pun disambut oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Mulyana. Pada awal kesempatan, Imam Suyudi berkata, "Kami datang untuk bersilaturahmi, berkoordinasi dan bersinergi. Strategi kami dari awal dalam perencanaan anggaran adalah untuk bergerak dengan cepat. Kami berencana memacu kinerja lebih cepat. Kegiatan kami di tahun ini seperti SPIP, Manajemen Risiko dan lainnya tidak jauh berbeda dengan tahun lalu." katanya.
Kemudian, Mulyana menyampaikan, "Kita bekerja berpedoman kepada Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). Jika perencanaan dapat lancar dan lebih cepat maka dapat mempercepat pula pemulihan ekonomi. Kami sedang memfokuskan perencanaan kepada Pengawasan orang asing dan asimilasi. Seperti contohnya SPIP dalam implementasinya harus efektif, efisien dan hasilnya terukur. Pengelolaan risiko sangat erat kaitannya dengan SPIP, akan menjadi satu dengan SPIP. Dalam rangka pencegahan korupsi juga ada dalam SPIP. Yang diharapkan adalah pembangunan sistem yang menghasilkan data, tidak hanya data tetapi juga informasi dan knowledge yang nantinya akan menjadi bahan pembentuk kebijakan." jawabnya.
Heru Tjondro menjelaskan, "Kebetulan telah kami kembangkan dalam proyek perubahan pengawasan orang asing yaitu E-Arival Card yang dapat memudahkan petugas untuk memonitor orang asing secara real time." jelasnya.
Ngadiono Basuki menambahkan, "Selain pengawasan orang asing, kami pun telah bekerjasama membangun sistem pengawasan notaris (Sikenot), pengawasan asimilasi (SAPPAR) yang bermanfaat untuk mempermudah koordinasi, mengawasi dan membina notaris, warga binaan/anak didik agar berprilaku sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku." tambahnya.
Mulyana menanggapi, "Saya mengapresiasi inovasi-inovasi tersebut. Pembangunan sistem yang patut dicontoh menjadi role model sehingga menghasilkan data, informasi dan pengetahuan yang nantinya akan menjadi bahan penting pembentuk kebijakan." tanggapnya.
Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan tanya jawab, saling bertukar informasi dan masukan. Di akhir kesempatan, kegiatan pun ditutup dengan foto bersama.
(Red/foto : Hot/Azs, Editor : Bayu)