14 UPT IKUTI DESK EVALUASI ZI WBK/WBBM DI HARI KE-3

14 UPT IKUTI DESK EVALUASI ZI WBK/WBBM DI HARI KE-3

Desk Evaluasi 3 1Desk Evaluasi 3 2Desk Evaluasi 3 3Desk Evaluasi 3 4Desk Evaluasi 3 5Desk Evaluasi 3 6Desk Evaluasi 3 7Desk Evaluasi 3 8Desk Evaluasi 3 9Desk Evaluasi 3 10Desk Evaluasi 3 11Desk Evaluasi 3 12Desk Evaluasi 3 13Desk Evaluasi 3 14Desk Evaluasi 3 15

BANDUNG - Pelaksanaan Desk Evaluasi Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Tim Penilai Internal (TPI) Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat di hari ke-3 (tiga) (Senin, 24/05) berjalan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Kepala Kantor Wilayah Sudjonggo bersama Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat  masih setia mengikuti jalannya Desk Evaluasi ZI WBK/WBBM jajarannya dengan selalu memberikan semangat kepada Satuan Kerja untuk bisa meraih predikat prestisius ini. 

Ada 14 Satuan Kerja Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat yang mengikuti Desk Evaluasi ZI WBK/WBBM di hari ke-3 pelaksanaan yaitu : LPP Kelas IIA Bandung, LP Kelas IIB Sukabumi, Bapas Kelas II Subang, Kanim Kelas I Bekasi, LPN Kelas IIA Bandung, LP Kelas IIB Warungkiara, LP Kelas IIB Tasikmalaya, LPN Kelas IIA Cirebon, Rutan Perempuan Kelas IIA Bandung, LP Kelas IIB Banjar, LP Kelas IIB Ciamis, dan Rutan Kelas I Cirebon, Lapas Kelas IIA Banceuy dan Rupbasan Kelas I Cirebon 

Masing-masing satuan kerja menunjukan kemampuan dan Inovasi yang dimiliki dalam mempermudah memberikan pelayanan kepada masyarakat di depan penguji. Sebagai instansi pemerintah yang berkomitmen dalam membangun Zona Integritas dan menjadi salah satu role model terbaik di tahun 2020, Kementerian Hukum dan HAM tidak lantas berpuas diri. Kemenkumham terus menerus dan berusaha berkomitmen dalam membangun Zona Integritas dengan mendorong Satuan Kerja di bawahnya untuk mewujudkan WBK/WBBM. Hakikat pembangunan Zona Integritas adalah membangun dan mengimplementasikan program reformasi birokasi sehingga mampu menumbuh kembangkan budaya kerja birokrasi yang antikorupsi, berkinerja, dan melayani publik di lingkungan instansi pemerintah. Dengan demikian, kualitas pelayanan publik menjadi meningkat dan bisa dirasakan masyarakat luas. 

Ada 5 langkah penting bagi unit kerja yang saat ini sedang membangun Zona Integritas untuk mendapat predikat menuju WBK/WBBM menurut Tjahjo Kumolo di portal Pemberitaan Kemenpan R/B  yaitu : 1. Meningkatkan komitmen dan pemahaman dalam pembangunan Zona Integritas serta mengubah pola pikir dan budaya kerja, 2. Meningkatkan kemudahan pelayanan melalui kualitas pelayanan yang lebih baik dan semangat hospitality untuk kepuasan publik, 3. Menyusun program yang membuat unit kerja lebih dekat ke masyarakat sehingga masyarakat merasakan kehadiran unit kerja, 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan untuk memastikan program yang sedang dijalankan tetap di jalurnya, 5. Menetapkan strategi komunikasi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dan inovasi perubahan yang telah dilakukan/diterapkan dan diketahui oleh masyarakat. 

(red/foto : Adb).


Cetak   E-mail