Kantor Wilayah (disingkat: KANWIL) merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) yang berkedudukan di setiap provinsi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nomenklatur Kantor Wilayah beberapa kali mengalami pergantian nama yakni: "Departemen Kehakiman" (1945-1999), "Departemen Hukum dan Perundang-undangan" (1999-2001), "Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia" (2001-2004), "Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2004-2009), dan "Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2009-sekarang).

Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang seorang Kepala Kantor Wilayah (eselon II.a), dan dibantu oleh 4 orang Kepala Divisi (eselon II.b) yakni :

• Divisi Administrasi (melaksanakan tugas di bidang pembinaan dan dukungan manajamen administrasi,)
• Divisi Pemasyarakatan (melaksanakan tugas di bidang pemasyarakatan (lapas, rutan, bapas))
• Divisi Keimigrasian (melaksanakan tugas di bidang keimigrasian (kanim)
• Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (melaksanakan tugas di bidang Hukum, HAM dan Pelayanan Hukum)

Serta sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT), termasuk Kantor Imigrasi (Kanim), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lapas Terbuka • Lapas Narkotika, Rumah Tahanan Negara (Rutan), Cabang Rutan (Cabrut), Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), Balai Pemasyarakatan (Bapas), Balai Harta Peninggalan (BHP), serta Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).

Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat adalah Provinsi Jawa Barat yang mencakup diantaranya meliputi 18 Kabupaten dan 9 Kota, antara lain:

1. Kabupaten Bogor
2. Kota Bogor
3. Kota Depok
4. Kabupaten Sukabumi
5. Kota Sukabumi
6. Kabupaten Cianjur
7. Kabupaten Purwakarta
8. Kabupaten Subang
9. Kabupaten Karawang
10. Kabupaten Bekasi
11. Kota Bekasi
12. Kabupaten Cirebon
13. Kota Cirebon
14. Kabupaten Indramayu
15. Kabupaten Majalengka
16. Kabupaten Kuningan
17. Kabupaten Bandung
18. Kota Bandung
19. Kota Cimahi
20. Kabupaten Bandung Barat
21. Kabupaten Sumedang
22. Kabupaten Garut
23. Kabupaten Tasikmalaya
24. Kota Tasikmalaya
25. Kabupaten Ciamis
26. Kota Banjar
27. Kabupaten Pangandaran

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat membawahi 51 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdiri dari 42 UPT Pemasyarakatan dan 9 UPT Keimigrasian yang tersebar di wilayah kerja Provinsi Jawa Barat, yakni :

1. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung
2. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor
3. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon
4. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok
5. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang
6. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi
7. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya
8. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi
9. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur
10. Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung
11. Balai Pemasyarakatan Kelas II Bekasi
12. Balai Pemasyarakatan Kelas I Cirebon
13. Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor
14. Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut
15. Balai Pemasyarakatan Kelas II Subang
16. Rupbasan Kelas I Bandung
17. Rupbasan Kelas I Cirebon
18. Rupbasan Kelas II Indramayu
19. Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung
20. Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon
21. Rumah Tahanan Negara Kelas II B Garut
22. Rumah Tahanan Negara Kelas I Depok
23. Rutan Perempuan Kelas II A Bandung
24. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon
25. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin
26. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy
27. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bekasi
28. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bogor
29. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Cibinong
30. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang
31. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuningan
32. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Subang
33. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Bandung
34. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Cirebon
35. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandung
36. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ciamis
37. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cianjur
38. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Garut
39. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Indramayu
40. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Majalengka
41. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Purwakarta
42. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sukabumi
43. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sumedang
44. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya
45. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung
46. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar
47. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang
48. Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Gunung Sindur
49. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Warungkiara
50. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sentul
51. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur

1. Berorintasi Pelayanan
   
   • Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
   • Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan;
   • Melakukan perbaikan tiada henti.
2. Akuntabel
   
   • Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan
     berintegritas tinggi;
   • Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab,
     efektif, dan efisien;
   • Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
3. Kompeten
   • Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
   • Membantu orang lain belajar;
   • Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
4. Harmonis
   • Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
   • Suka menolong orang lain;
   • Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
5. Loyal
   • Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
     Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta
     pemerintahan yang sah;
   • Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara;
   • Menjaga rahasia jabatan dan negara.
6. Adaptif
   • Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
   • Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;
   • Bertindak proaktif.
7. Kolaboratif
   • Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
   • Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
   • Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama.

TATA NILAI KEMENKUMHAM

Kementerian Hukum dan HAM menjunjung tinggi tata nilai kami "P-A-S-T-I"

1. Profesional : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integirtas profesi;
2. Akuntabel : Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;
3. Sinergi : Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;
4. Transparan : Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;
5. Inovatif : Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat ber-slogan Jabar Juara Lahir Batin, yaitu :

• Jujur
• Unggul
• Agamis
• Responsif
• Amanah

VISI

"Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Innovatif dan Berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden “ Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

MISI

1. Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional;
2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas;
3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian,
4. Administrasi Hukum Umum dan Pemasyarakatan yang Bebas Dari Korupsi,
5. Bermartabat dan Terpercaya;
6. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan;
7. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat;
8. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan;
9. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.