Bandung - Kemenkumham Jabar bersama dengan Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Sekretariat Jenderal Kemenkumham R.I menyelenggarakan Kegiatan “Mengenal Lebih Dekat Pelayanan Publik Kemenkumham yaitu Perseroan Perseorangan dan Pendaftaran Merek kepada Masyarakat” (Rabu, 24/10/2024). Kegiatan ini merujuk pada rencana induk Kegiatan dalam Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dengan Friedrich Naumann Stiftung (FNS).
Kegiatan ini bertujuan memberikan informasi seluas-luasnya dan memberikan pemahaman kepada masyarakat atas Pelayanan Publik di Lingkungan Kemenkumham berkaitan dengan dua aspek penting dalam dunia bisnis dan hukum di Indonesia yaitu Perseroan Perseorangan dan Pendaftaran Merek. Pelayanan publik yang efektif adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing dalam era dimana inovasi dan kreativitas menjadi sangat berharga.
Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Soepomo Kanwil Kemenkumham Jabar Jl. Jakarta No.27 Lt.II Bandung dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat Masjuno, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Andrieansjah, Ketua Tim Kerja Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri Youngest Non Itah, Program Officer Friedrich Naumann Stiftung (FNS) Elgawaty Octaviani Samosir dengan Narasumber Kepala Sub Bidang Pelayanan AHU Zaki Fauzi Ridwan dan Kepala Sub Bidang Pelayanan KI Dona Prawisuda serta diikuti sebanyak 70 (tujuh puluh) orang peserta yang terdiri dari unsur Kanwil Kemenkumham Jabar, Pemerintah Daerah/Kota Bandung, Notaris, Akademisi, Mahasiswa, dan UMKM.
Perwakilan Friedrich Naumann Foundation (FNF) Elgawaty Octaviani Samosir menyampaikan FNF adalah organisasi Politik berbentuk Yayasan yang berasal dari Jerman, Pendirinya adalah Theodor Heuss, Presiden pertama Jerman tahun 1958. FNF didanai oleh German Bundestag (Parlemen Jerman) melalui Kementerian Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Federal (BMZ). FNF berbasis di Potsdam dan memiliki kantor seluruh Jerman dan lebih dari 60 negara di seluruh dunia. FNF di Indonesia mulai beroperasi sejak tahun 1969 dan bekerja sama dengan mitra-mitra lokal dan kami berfokus pada 4 Pilar, yaitu: Pemajuan Demokrasi, Supremasi Hukum, Pemenuhan Hak Asasi Manusia, serta Tata Kelola Pemerintahan yang baik.
Kerja sama Friedrich Naumann Foundation (FNF) dengan Kementerian Hukum dan HAM telah dimulai sejak tahun 2015. Sejak Februari dan Oktober 2024, FNF bersama Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama (Hukerma) Kemenkumham mengadakan diseminasi di beberapa kota, termasuk Medan, Pekanbaru, dan Kupang, dengan tema "Mengenal Lebih Dekat Pelayanan Publik Kemenkumham: Perseroan Perorangan, Pendaftaran Merek, dan Indikasi Geografis," serta topik PPID dan LAPOR! di Kupang. Kota Bandung menjadi kota penutup dari rangkaian Diseminasi Mengenal Lebih Dekat Pelayanan Publik Kemenkumham: Perseroan Perorangan dan Pendaftaran Merek di Tahun 2024.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jabar Masjuno dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada datang kepada Perwakilan Friedrich Naumann Foundation (FNF) di Kota Bandung. Menurutnya Kota Bandung adalah tempat yang sangat tepat untuk diselenggarakannya kegiatan ini, mengingat Geliat Ekonomi dan Kreatifitas yang ditunjukkan oleh Warga Bandung sangatlah signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan hal itu, Kemenkumham Jabar sedang dihadapkan pada tahap mendorong pembentukan 1000 (seribu) Badan Usaha Perseorangan di Jawa Barat. Terlepas dari itu semua, hal ini membutuhkan kerjasama yang baik dari berbagai pihak untuk mewujudkan hal tersebut seperti Pemerintah Daerah, Notaris, Akademisi, Mahasiswa, dan juga UMKM.
Berbicara UMKM, kita sekarang berada pada tahap menuju ke level menengah. Luasnya wilayah kerja di Jawa Barat yang mencakup 27 Kab/Kota menjadi suatu tantangan tersendiri dalam mewujudkan pemerataan ekonomi masyarakat. Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Masjuno berharap semoga bisa menjadi suatu akselerasi tersendiri untuk mewujudkan hal tersebut.
Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama (Hukerma) Setjen Kemenkumham R.I Hantor Situmorang dalam sambutannya turut menyampaikan Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal KI dan Direktorat Jenderal AHU terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dan inovatif kepada masyarakat. Pendaftaran Merek dan Pengenalan Perseroan Perseorangan ini adalah 2 (dua) hal yang menjadi wujud konkret dari upaya Kemenkumham dalam membantu masyarakat, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah agar lebih mudah mengakses layanan hukum dan administrasi. Kami sangat memahami betapa penting di edukasi, karena dalam hal ini diperlukan kemampuan untuk mengakses layanan di Kemenkumham.
Hal ini juga dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat betapa pentingnya mendaftarkan Merek dan Mendirikan Badan Usaha Perseroan Perseorangan. Hantor lebih jauh menjelaskan Perseroan Perseorangan merupakan Badan Hukum yang memudahkan pelaku UMKM sesungguhnya untuk mendapatkan legitimasi (pengakuan) di dalam melaksanakan usahanya. Sama halnya dengan Pendaftaran Merek, hal ini sangat penting dalam trending usaha yang digeluti oleh para UMKM. Hal ini semata mata untuk peningkatan ekonomi masyarakat Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan serta memperluas akses layanan keuangan UMKM yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan.
Kita akan memasuki era dimana pertumbuhan ekonomi kita ditargetkan di angka 7 (tujuh), oleh karena itu ini adalah bagian dari kewajiban Kemenkumham sebagai upaya dalam peningkatan kemudahan berusaha sesuai dalam UU Cipta Kerja. Melalui kerjasama ini terus berupaya memperkuat prinsip role of low, demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik . Melalui kegiatan ini akan ada sinergi yang akan memperkuat layanan yang transparansi yang inklusif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Di era digitalisasi seperti sekarang ini, transformasi pelayanan publik semakin penting. Kemenkumham terus memanfaatkan teknologi untuk mempercepat dan mempermudah akses untuk mendapatkan layanan berbasis Online. Hantor turut mengucapkan Terima Kasih kepada seluruh pihak demi terselenggaranya kegiatan ini, semoga kegiatan ini bisa memberikan manfaat dan langkah nyata untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, inklusif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
(red/foto : Adb).
