JAWA BARAT – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (Kanwil Kemenkumham Jabar) pada hari ini melaksanakan Kegiatan Pemeriksaan Faktual Lapangan Pemberi Bantuan Hukum yang bertempat di wilayah Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, dan Kota Cirebon, serta dilaksanakan juga Pengawasan & Pemantauan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Kabupaten Kuningan & Kabupaten Sumedang. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kepala Bidang Hukum Lina Kurniasari bersama dengan para Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham Jabar (Kamis, 29/08/2024).
Dilaksanakannya kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Perpanjangan Sertifikasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH). Perpanjangan Sertifikasi adalah proses verifikasi dan akreditasi ulang terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi pada periode akreditasi 3 (tiga) tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022 - 2024. PBH yang dikunjungi dalam pemeriksaan faktual lapangan oleh Penyuluh Kanwil Jabar adalah PKBH FH Universitas Kuningan di Kab. Kuningan, LBH Jasmine di Kota Cirebon dan Posbakumadin Cirebon di Kabupaten Cirebon.
Pemeriksaan faktual dilakukan melalui survei langsung ke alamat kantor PBH. Dalam pemeriksaan, tim Kanwil Jabar melakukan pemeriksaan kesesuaian sarana dan Prasarana kantor PBH sebagaimana yang telah diunggah PBH di aplikasi Sidbankum. Hasil pemeriksaan faktual yang didapat akan diunggah ke dalam aplikasi Verasi Sidbankum. Setelah pemeriksaan faktual lapangan seluruh PBH di Jawa Barat selesai dilakukan, Kanwil Jabar akan memberikan rekomendasi terhadap hasil verifikasi yang dilakukan kepada Panitia Verifikasi dan Akreditasi melalui Kelompok Kerja Pusat paling lambat tanggal 12 September 2024.
Selain melaksanakan pemeriksaan faktual lapangan, Tim Penyuluh Kanwil Jabar juga melakukan Pengawasan dan Pemantauan Pelaksanaan Bantuan Hukum terhadap sample Penerima Bantuan Hukum dari LBH Pancaran Hati di Lapas Kelas II A Kuningan dan BBKH FH Universitas Pasundan di Lapas Kelas II B Sumedang.
Pengawasan dan Pemantauan Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan melalui tool monitoring berupa wawancara kuisioner yang merupakan template monev pelaksanaan Bantuan Hukum. Dalam kesempatan wawancara ini Pengawas menanyakan benar atau tidaknya penerima Bankum didampingi oleh Pemberi Bantuan Hukum, serta penilaian penerima bantuan hukum atas layanan yang didapatkan. Monitoring dan evaluasi dengan metode wawancara ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian data yang diunggah oleh PBH pada aplikasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (Sidbankum), serta memastikan bahwa penyaluran dana bantuan hukum tepat sasaran, efektif, efisien sesuai dengan standar layanan bantuan hukum.
(Red/foto: Penyuluh Hukum)
