Tasikmalaya - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Masjuno, bersama Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Tasikmalaya Surya Dharma menyambut kedatangan Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (Dirjen HAM) Kementerian Hukum dan HAM RI, Dhahana Putra, yang memberikan pengarahan kepada para petugas di Aula Kantor Lapas Tasikmalaya pada hari Kamis (11/07).
Acara ini turut dihadiri oleh berbagai pejabat penting kanwil Kemenkumham Jabar seperti Kepala Divisi Pemasyarakatan Robianto, Kepala Divisi Administrasi Itun Wardatul Hamro, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Andi Taletting Langi, serta Kepala UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi beserta Pejabat Struktural wilayah Priangan Timur (Garut, Ciamis, Banjar) dan Cianjur.
Masjuno, dalam sambutannya, mengungkapkan rasa bangga atas kehadiran Dirjen HAM di Lapas Tasikmalaya. "Hari ini kami sangat bangga dengan kehadiran bapak Dirjen HAM di Lapas Tasikmalaya yang berkenan memberikan arahan dan penguatan bagi kami beserta jajaran. Kami selalu berproses dalam memberikan pelayanan publik berbasis HAM yang berpedoman pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk memberikan layanan yang tidak diskriminatif, cepat, tepat, dan berkualitas," ujarnya.
Dalam sambutannya, Kalapas Tasikmalaya, Surya Dharma, menyampaikan rasa terima kasih atas kunjungan Dirjen HAM Dhahana Putra yang diharapkan dapat memberikan pengarahan dan penguatan bagi seluruh petugas Pemasyarakatan dan Imigrasi di wilayah Priangan Timur dan Cianjur. "Terimakasih atas berkenannya bapak Dhahana Putra yang akan memberikan penguatan dan pengarahan kepada petugas. Motivasi dan semangat dari bapak tentu menjadi dorongan bagi kami dalam melaksanakan kinerja yang menjunjung tinggi profesionalisme serta layanan yang berbasis HAM," ungkap Surya.
Pengarahan dari Dirjen HAM Dhahana Putra menjadi acara puncak, dengan penjelasan mengenai Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) yang diatur dalam Pasal 1 Permenkumham 25 Tahun 2023. Dhahana menekankan pentingnya P2HAM sebagai kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip HAM bagi setiap warga negara dan penduduk.
"P2HAM ini bisa dikorelasikan dengan berbagai hal termasuk dengan bidang bisnis yang berdampak positif. P2HAM ini bisa dijadikan role model jika segala sesuatunya dikerjakan dengan tulus dan ikhlas," sambung Dhahana.
Dhahana juga menekankan pentingnya implementasi ide-ide positif dalam menjalankan tugas dengan amanah. "Dalam menjalankan tugas dan fungsi di dalam organisasi, yang terpenting adalah memegang teguh prinsip 3 kunci yaitu tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat guna. Namun perlu diketahui, dalam mengambil sebuah keputusan untuk tujuan yang baik dan bermanfaat, tidak dianjurkan apabila sedang dalam kondisi marah dan tidak stabil, tetapi harus dalam keadaan tenang," ujarnya.
Arahan ini diharapkan menjadi landasan bagi UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi khususnya di wilayah Priangan Timur dan Cianjur untuk terus mengembangkan inovasi dalam pelayanan berbasis HAM, menuju perubahan positif yang signifikan dalam penanganan narapidana, serta menciptakan sistem yang lebih adil dan menghormati hak-hak asasi setiap individu di seluruh tahapan hukum.
