Kemenkumham Jabar Dampingi Kanim Tasikmalaya Koordinasikan Terkait PMI-NP Ke Disnakertrans Kabupaten Garut

Kemenkumham Jabar Dampingi Kanim Tasikmalaya Koordinasikan Terkait PMI-NP Ke Disnakertrans Kabupaten Garut

 

TASIKMALAYA - Kanwil Kemenkumham Jabar melalui Divisi Keimigrasian laksanakan pendampingan pada Kantor Imigrasi Tasikmalaya dalam pelaksanaan kegiatan Koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Garut terkait Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural (PMI-NP) dalam rangka pemetaan kandidat desa sebagai target pembentukan Desa Binaan Imigrasi.

Hadir pada kegiatan ini Vera Widjajanti

Kanwil Kemenkumham Jabar Harmonisasikan Raperbup Pangandaran Mengenai Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kalipucang Tahun 2024-2044

Kanwil Kemenkumham Jabar Harmonisasikan Raperbup Pangandaran Mengenai Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kalipucang Tahun 2024-2044

BANDUNG-Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat laksanakan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Pangandaran terkait Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kalipucang Tahun 2024-2044. Pada hari ini, Kamis (28/03/24) yang bertempat di Ruang Romli Atmasasmita.

Tampak hadir Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Andi Taletting Langi, Kepala Bidang Hukum Lina Kurniasaridan

Kanwil Kemenkumham Jabar Harmonisasikan Raperbup Pangandaran Mengenai Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kalipucang Tahun 2024-2044

Kemenkumham Jabar Kebut Harmonisasi 3 (Tiga) Raperda Kabupaten Tasikmalaya

Kemenkumham Jabar Kebut Harmonisasi 3 (Tiga) Raperda Kabupaten Tasikmalaya

Bandung -Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan  Daerah Kabupaten Tasikmalaya ini adalah pelaksanaan dari ketentuan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang bertujuan menyelaraskan, mengharmonisasikan dan menyamakan konsepsi perumusan norma dalam Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah,

Kuatkan Tugas dan Fungsi Notaris Baru di Jawa Barat, Kanwil Kemenkumham Jabar Bersama Ditjen AHU Selenggarakan Sosialisasi Kenotariatan

Kuatkan Tugas dan Fungsi Notaris Baru di Jawa Barat, Kanwil Kemenkumham Jabar Bersama Ditjen AHU Selenggarakan Sosialisasi Kenotariatan

KAB BANDUNG - Dalam rangka memberikan pembekalan profesi terhadap para Notaris baru di wilayah Jawa Barat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (Kanwil Kemenkumham Jabar) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Kenotariatan yang bertempat di ballroom Hotel Grand Sunshine, Kabupaten Bandung (Rabu, 27/03/2024).

Kegiatan

Kuatkan Tugas dan Fungsi Notaris Baru di Jawa Barat, Kanwil Kemenkumham Jabar Bersama Ditjen AHU Selenggarakan Sosialisasi Kenotariatan
Tanggapan Ditjen AHU Mengenai Dualisme Kepemimpinan Ikatan Notaris Indonesia Dalam Konferensi Pers Bersama Kanwil Kemenkumham Jabar

Tanggapan Ditjen AHU Mengenai Dualisme Kepemimpinan Ikatan Notaris Indonesia Dalam Konferensi Pers Bersama Kanwil Kemenkumham Jabar

Tanggapan Ditjen AHU Mengenai Dualisme Kepemimpinan Ikatan Notaris Indonesia Dalam Konferensi Pers Bersama Kanwil Kemenkumham Jabar

Bandung - Dualisme kepengurusan yang terjadi pada Ikatan Notaris Indonesia (INI) telah menimbulkan gejolak di kalangan para notaris bahkan telah mengganggu pelayanan publik terkait layanan kenotariatan kepada masyarakat secara umum. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sebagai pembina dan pengawas notaris perlu merespon dan mengambil sikap terkait dengan dualisme kepengurusan

Search Mobile