PASTIKAN PEMBINAAN DAN PELAYANAN BERJALAN PRIMA, KAKANWIL (SUDJONGGO) KUNJUNGI LAPAS NARKOTIKA BANDUNG

PASTIKAN PEMBINAAN DAN PELAYANAN BERJALAN PRIMA, KAKANWIL (SUDJONGGO) KUNJUNGI LAPAS NARKOTIKA BANDUNG

PASTIKAN PEMBINAAN DAN PELAYANAN BERJALAN PRIMA, KAKANWIL (SUDJONGGO) KUNJUNGI LAPAS NARKOTIKA BANDUNG

KAB. BANDUNG - Dalam rangka memastikan proses pembinaan Warga Binaan berjalan dengan prima, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat (Kemenkumham Jabar) Sudjonggo melaksanakan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Bandung (Kamis, 24/06/21).

Di dalam Lapas, Kakanwil Sudjonggoberkeliling meninjau fasilitas - fasilitas pembinaan di Lapas

PERAN PENTING SUNCANG DALAM PENATAAN REGULASI DI DAERAH PASCA DIUNDANGKANNYA UU CIPTA KERJA

PERAN PENTING SUNCANG DALAM PENATAAN REGULASI DI DAERAH  PASCA DIUNDANGKANNYA UU CIPTA KERJA

BANDUNG - Undang-Undang Cipta Kerja dinilai sebagai solusi untuk meningkatkan iklim investasi dalam negeri. Undang-Undang Cipta Kerja memberi angin segar bagi investor yang ingin masuk ke Indonesia. Aturan itu disebut berpotensi menyelesaikan tiga masalah kronik terkait ketenagakerjaan, perizinan, dan perpajakan yang sebelumnya kerap jadi kendala.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

PERAN PENTING SUNCANG DALAM PENATAAN REGULASI DI DAERAH  PASCA DIUNDANGKANNYA UU CIPTA KERJA
RAPAT PENGUATAN PERAN DAN FUNGSI MPDN OLEH MPWN DAN MKNW JAWA BARAT

RAPAT PENGUATAN PERAN DAN FUNGSI MPDN OLEH MPWN DAN MKNW JAWA BARAT

RAPAT PENGUATAN PERAN DAN FUNGSI MPDN OLEH MPWN DAN MKNW JAWA BARAT


SOREANG - Peran dan fungsi Notaris dalam pembangunan nasional yang semakin kompleks dewasa ini semakin luas dan makin berkembang, sebab kelancaran dan kepastian hukum yang dijalankan oleh berbagai pihakpun semakin banyak dan luas, dalam hal ini tentunya tidak terlepas dari pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris.

Pemerintah dan masyarakat

KONSISTENSI KANWIL KUMHAM JABAR DALAM MENGAWASI NOTARIS MENERAPKAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA (PMPJ)

KONSISTENSI KANWIL KUMHAM JABAR DALAM MENGAWASI NOTARIS MENERAPKAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA (PMPJ)


SOREANG - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat menggelar rapat internal Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) dalam hal Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) oleh Notaris yang bertempat di Degung Ballroom Hotel Grand Sunshine Resort and Convention Jl. Raya Soreang Cincin No.06, Pamekaran, Kec. Soreang, Rabu

KONSISTENSI KANWIL KUMHAM JABAR DALAM MENGAWASI NOTARIS MENERAPKAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA (PMPJ)
KUMHAM JABAR LAKSANAKAN RAKOR VIRTUAL HUKDIS DAN TLHP BERSAMA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENKUMHAM RI

KUMHAM JABAR LAKSANAKAN RAKOR VIRTUAL HUKDIS DAN TLHP BERSAMA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENKUMHAM RI

KUMHAM JABAR LAKSANAKAN RAKOR VIRTUAL HUKDIS DAN TLHP BERSAMA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENKUMHAM RI

BANDUNG – Hari ini (Rabu, 23/06/2021) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, melalui Kepala Divisi Administrasi, Ngadiono Basuki, didampingi Kepala Bagian Program dan Humas, Toni Sugiarto, Kepala Bagian Umum, Eva Gantini, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, TU, dan Rumah Tangga, Yana Rubiyana, dan Kepala Sub Bagian Humas, RB, dan

Search Mobile