BANDUNG - Kegiatan Verifikasi dan Reviu Tunggakan Insentif dan Biaya Mutasi Pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dilaksanakan oleh Tim Verifikasi dan Reviu BPKP yang terdiri dari Gawang Soempena (Auditor Muda) dan Cecilia Liberta (Auditor Pertama), dan didampingi Febri Mujiono (Kasubbag Program dan Anggaran IV Biro Perencanaan Kementerian Hukum) beserta Tim, serta diikuti oleh Erwin Wiryawan (Kasubbag Program dan Pelaporan) dan Ferry Ferdiansyah (Kasubbag Pengelolaan Keuangan dan BMN) pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 bertempat di Ruang Suhendro Hendarsin Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.
Febri menyebutkan, bahwa tujuan kedatangan Tim BPKP ini adalah untuk memeriksa keabsahan pengajuan insentif yang diusulkan oleh Kantor Wilayah periode bulan Juni s.d. Desember 2020 yang mana hasilnya akan digunakan sebagai prasyarat untuk membuka anggaran insentif WBK/WBBM Tahun Anggaran 2021. Sebelumnya, insentif WBK/WBBM periode bulan Januari s.d. Mei 2020 telah dibayarkan kepada pegawai Kantor Wilayah pada Tahun Anggaran 2020.
Proses pemeriksaan ini dilakukan dengan melakukan reviu atas mutasi pegawai masuk dan keluar, serta perputaran jabatan yang terjadi di lingkungan Kantor Wilayah. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya kelebihan maupun kekurangan pembayaran insentif pegawai, sekaligus menjamin penyelenggaraan keuangan yang profesional dan akuntabel khususnya di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.
Pemberian insentif ini merupakan penghargaan yang diberikan oleh pemerintah atas prestasi yang telah diperoleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, yaitu predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2019 silam. Harapan pemerintah adalah dengan adanya sistem reward ini dapat memacu seluruh instansi pemerintah dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM sehingga dapat tercipta birokrasi yang bersih dari KKN, serta berbudaya pelayanan prima.
(Red/foto: Rere/Aulia)