DEPOK - Setelah Kantor Imigrasi Depok, kini giliran Rumah Tahanan Negara Kelas I Depok yang berkesempatan mendapatkan Pengarahan dan Penguatan ZI menuju WBK/WBBM (Kamis, 04/03/2021). Agenda Penguatan dan Pengarahan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) ini dilaksanakan melalui Monitoring dan Evaluasi pada Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.
Disambut oleh Kepala Rutan Kelas I Depok, Anton, Kepala Bagian Umum, Eva Gantini, dan Kepala Sub Bagian Humas, RB, dan TI, Ginni Dewi, yang mewakili Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat melaksanakan Monev di Satuan Kerja tetap melaksanakan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 sebelum memasuki lingkungan Rutan Depok dengan Mencuci Tangan, di Cek Suhu tubuh dan memasuki bilik sterilisasi tanpa terkecuali.
Karutan Depok yang sedang melaksanakan Tugas Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan menyempatkan diri untuk menerima kedatangan Tim dari Kantor Wilayah ini, dalam sambutan nya disampaikan bahwa, "Dengan hadir nya Kepala Bagian Umum sebagai perwakilan dari Kantor Wilayah yang telah memperoleh WBK dapat memberikan pencerahan untuk Rutan Depok dalam mengimuti jejak Kantor Wilayah meraih predikat WBK dan tidak hanya meraih tapi benar-benar melaksanakan WBK di Rutan Depok ini. Sebetul nya apa yang Rutan Depok akan lakukan untuk memperoleh WBK ini hanya mengulang perjuangan tahun lalu yang mana tidak akan seberat tahun lalu saat kami baru memulai, tetapi arahan dari Kabagum tetap kami perlukan sebagai bekal untuk memperkuat langkah kami dalam meraih WBK." Ungkap Anton.
Demi memacu semangat, dengan berdiri Kepala Bagian Umum meberikan penguatan kepada Tim Pokja WBK/WBBM Rutan Kelas I Depok, dalam paparan nya disampaikan bahwa menurut hasil penelitian, Latar belakang nya dicanangkan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM oleh Pemerintah melalui KemenpanRB adalah dikarenakan menurut survey ASN di Indonesia memiliki kecenderungan merasa lebih tinggi dari pada masyarakat biasa, oleh karenanya melalui WBK dan WBBM ini pemerintah berharap Agar ASN di Indonesia khususnya di Kementerian Hukum dan HAM kita ini menjadi ASN yang memposisikan diri nya menjadi Pelayan Masyarakat yang sebenarnya serta melayani masyarakat dengan mengedepankan Integritas dan terhindar dari Pungli dan KKN.
Melanjutkan penguatannya, Kabagum bertanya kepada setiap ketua Tim Pokja WBK/WBBM Rutan Depok apa-apa saja program kerja atau Inovasi yang telah di kerjakan maupun akan diinisiasi oleh setiap Tim Pokja, salah satu nya dari Tim Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bahwa di Rutan Depok ini Akan di buat segala bentuk pelayanan yang ada di Rutan Depok akan dibuat menjadi Pelayanan Terpadu yang Satu Pintu sehingga dapat memudahkan masyarakat ketika menerima pelayanan publik dari Rutan Depok, yang mana sebelum nya belum pernah ada di Rutan Depok.
Mengakhiri Pemaparannya, Kabagum mengemukakan Temuan-temuan yang menyebabkan suatu satuan kerja di Kemenkumham gagal memperoleh WBK maupun WBBM, diantaranya seperti, segelintir Satuan Kerja yang terkena Kasus Viral dan mendapat Laporan Pengaduan, terdapat Temuan BPK yang belum ditindaklanjuti, Kurangnya dukungan atau pengawalan dari Unit Eselon diatasnya, Kurang tersampaikan nya inovasi satuan kerja ketika desk evaluasi oleh tim Penilai, serta masih ditemukan Inovasi yang bersifat formalitas yang dirasakan kurang nya komitmen pencanangan ZI dari Pimpinan maupun anggotanya. Kemudian kegiatanpun ditutup dengan tanya jawab dan foto bersama dengan Tim Pokja WBK/WBBM Rutan Depok dan Berkeliling meninjau keadaan Rutan Kelas I Depok.
(red/foto: Toh/Bayu)