Home

Profil

Satuan Kerja

Produk Hukum

Layanan Publik

Pusat Informasi

Survey IKM

Pencarian Data

Evaluasi WBK dan WBBM di Bali 1

 

Evaluasi WBK dan WBBM di Bali 2

 

Evaluasi WBK dan WBBM di Bali 3

 

Evaluasi WBK dan WBBM di Bali 4

 

Evaluasi WBK dan WBBM di Bali 5

 

DENPASAR- Bertempat di Ballroom Hotel Inaya Putri Denpasar (Bali), Kemenpan RB bersama Kementerian Hukum dan HAM RI gelar Evaluasi Zona Integritas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI mulai pukul 09.30 WITA, Senin (05/11/18).

Acara dihadiri oleh Sekretaris Jenderal (Bambang Rantam Sariwanto), Inspektur Jenderal (Aidir Amin Daud), Dirjen Imigrasi (Ronie Sompi), Dirjenpas (Sri Puguh Budi Utami), Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (Muhammad Yusuf Ateh), Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi (Asep Kurnia), Staf Ahli Bidang  Reformasi Birokrasi (Haru Tamtomo), Kakanwil Bali, Sesditjen Imigrasi, Sesditjen AHU, Karo Perencanaan (Iwan Kurniawan), Irwil II, III, IV, Kakanwil DKI, Kakanwil Jawa Barat (Ibnu Chuldun), Kakanwil Jawa Timur, Kakanwil Lampung, Kakanwil Sumut, Nominator satker WBK WBBM se-Indonesia (10 satker) bersama Tim Kerjanya.

Dalam arahannya Deputi Kemenpan RB, Muhammad Yusuf menyampaikan bahwa ada 3 Jenis Evaluasi yang dilakukan Kemenpan RB yakni:

1. Evaluasi RB

2. Evaluasi LKIP

3. Evaluasi ZI

‘’Saya sangat menapresiasi setinggi-tinginya kepada Kemenkumham karena di tahun pertama nya sudah ada 10 Satker/UPT lolos hasil evaluasi komponen. Tolong dijaga ketika sudah ditetapkan sebagai WBK dan WBBM menjadi akan banyak dikunjungi oleh UPT lain, sehingga tidak ada kesan "BIASA SAJA" dan Tim Kemenpan RB pun akan segera meninjaunya.’’ terang Yusuf.

Kemudian pada kesempatan yang sama Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Bambang Rantam mengucapkan, selamat atas 10 satker di Kemenkumham yang lolos dalam evaluasi survey komponen hasil dan selanjutnya akan ditetapkan sebagai peraih WBK WBBM melalui tahap evaluasi komponen pengungkit oleh Tim Kemenpan RB.

‘’Perwujudan WBK WBBM merupakan suatu contoh pekerjaan kolaborasi seluruh pihak di internal dan eksternal Kemenkumham. Reward promosi dan kenaikan grade Tunjangan Kinerja (Tunkin) sudah merupakan komitmen pimpinan Kemenkumham. Kepala UPT menjadi Role Model bagi UPT yang lain dan dievaluasi selama 2 tahun mendatang agar WBK dan WBBM berjalan secara berkesinambungan. ’’Ujar Bambang

Selanjutnya Bambang menyampaikan bahwa kita harus menjaga keberlangsungan Satker (UPT) WBK dan WBBM dan pelayanan publik harus jelas terutama terkait;

1. Persyaratan prosedur

2. Waktu

3. Biaya

4. Tarif

5. Tepat

6. Kapasitas layak kompetensi

7. Penanganan pengaduan

8. Sarana prasarana

Kemudian ia pun menyampaikan 5 hal penting yang harus segera ditindaklanjuti yakni;

  1. Evaluasi komponen pengungkit dilakukan dengan melengkapi dokumen pendukung sesuai persyaratan 6 komponen RB;
  2. Rutan Cirebon agar menyiapkan diri menerima kunjungan Tim Menpan RB;
  3. Agar tetap menjaga kesinambungan pelayanan publik sebagai satker WBK dan WBBM;
  4. Menambah Satker yang diusulkan meraih WBK dan WBBM di tahun 2019
  5. Fokus komitmen dan pencapaian WBK dan WBBM bagi seluruh Satker dan seluruh kegiatan agar diimplikasikan kepada unsur-unsur WBK dan WBBM.(red/foto:56W/dika P)