BANDUNG-Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat Imam Suyudi terima kunjungan silaturahmi dan rencana hibah Pemerintah Kabupaten Garut yang diwakili oleh Asisten Daerah I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Nurdin Yana, Rabu (05/08/20).
Bertempat di ruang rapat Kakanwil lantai II, Tampak hadir Kepala Divisi Administrasi Ngadiono Basuki, Kepala Divisi Pemasyarakatan Abdul Aris, , Kepala Bagian Program dan Humas Toni Sugiarto, Kepala Bagian Umum Eva Gantini, Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara Ferry Ferdiansyah, Kepala Rutan Kelas II B Garut Ratri Handoyo Eko Saputro.
Disamping silaturahmi berkonsultasi mengenai hibah pemerintah daerah berupa tanah seluas 41.490 meter persegi yang terletak di Tarogong Kaler, Pasawahan Kabupaten Garut kepada instansi vertikal yakni Rutan Kelas IIB Garut.
Acara pun telah dibuka secara resmi oleh Ngadiono Basuki “ Kegiatan ini adalah kolaborasi, silaturahmi juga untuk membangun kerjasama yang positif bagi Kementerian Hukum dan HAM dan Pemerintah Daerah Garut," ucapnya.
Kemudian Imam menjelaskan, "Filosopi Lembaga Pemasyarakatan, penjara itu didirikan agar masyarakat takut melihat bangunan tersebut, dengan diletakan di tengah kota agar masyarakat takut dan tidak membuat pelanggaran. Namun pembangunan konsep itu bergeser ke arah dimana agar masyarakat sadar akan hukum, konsep bangunan saat ini mengacu kepada konsep pembinaan kepada masyarakat yang membutuhkan lahan yang luas dan memadai." jelasnya
Nurdin Yana menanggapi, "Komunikasi di lapangan kami lakukan secara intens. Sebagai konsepsi layanan terbaik kepada masyarakat, Rutan Kelas IIB Garut memiliki posisi letak yang strategis berada di tengah masyarakat, bisa menjadi mall pusat layanan masyarakat. Adapun rencana lokasi Rutan yang baru di Kelurahan Paswahan Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat," tanggapnya.
Selanjutnya Ratri selaku Kepala Lapas Kelas IIB Garut menyampaikan laporan mengenai keadaan rutan, yakni letak rutan sangat berhimpitan dengan gedung KPPN Garut dan SMAN 11 Garut. Di samping itu tidak cukup menampung jumlah tahanan 175 orang, tidak memiliki area untuk pembinaan, tidak memiliki lahan untuk peningkatan pelayanan (parkir, ruang runggu, LTSP dan lainnya). Hibah ini diperlukan dukungan sepenuhnya dari pemerintah pusat agar prosesnya lancar dan demi perbaikan layanan publik. Pengadaan listrik, penempatan Brimob untuk menambah pengamanan wilayah.
Abdul Aris menambahkan, "Hibah ini harus didukung dengan komitmen, sosialisasi dengan Kejaksaan dan Kepolisian serta pengkajian demografisnya. Kita jangan langsung mengandalkan brimob untuk pengamanan tetapi kita dulu yang harus menangani, harus ada perumahan dinas dan asrama." tambahnya.
Yana pun menegaskan, " Aset Pemerintah Kabupaten Garut sudah tersertifikasi, secara administratif tidak memerlukan persetujuan DPRD namun hanya pemberitahuan saja, agar secara cepat dan singkat tanpa menyalahi aturan yang ada," tegas Yana.
Hal yang harus dipastikan terlebih dahulu yaitu budaya setempat, kajian-kajian secara teknis dan mekanisme hibah dikonsultasikan dengan biro BMN, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) .
Di akhir diskusi, Imam mengatakan, "Bersama-sama kita meninjau langsung dan menghadap dirjenpas untuk memberikan laporan agar kita mendapatkan arahan dan masukan dari beliau." pungkas Imam. (red/foto : Hot/Zis)