Home

Profil

Satuan Kerja

Produk Hukum

Layanan Publik

Pusat Informasi

Survey IKM

Pencarian Data

WBBM Kanim Cirebon 5

WBBM Kanim Cirebon 5

WBBM Kanim Cirebon 5

WBBM Kanim Cirebon 5

WBBM Kanim Cirebon 5

Cirebon, 20 Juni 2019. Kepala Divisi Administrasi Ceno Harsusetiokartiko mewakili Kakanwil Kemenkumham Jabar sore ini membuka  acara Rapat Penguatan Zona Integritas Menuju  Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kanim Kelas II TPI Cirebon. hadir pada acara rapat Sekretaris Satgas Saber Pungli Polda Jawa Barat, DR. AKBP Rusman, Kepala Divisi Pemasyarakatan Abdul Aris, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Heriyanto Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kapi Sutisna, Kepala Bidang Perijinan dan Informasi Keimigrasian Dedi Setiana mewakili Kepala Divisi Imigrasi dan hadir juga  Kepala UPT Wilayah III Cirebon, Kepala Lapas Kls I Cirebon Agus Irianto, Kepala Lapas Narkotika Cirebon Jalu Yuswa Panjang, Kepala Lapas Kuningan Samsul, Kepala Lapas Indramayu Sulistiyadi, Kepala Lapas Majalengka Dasep Rana, Perwakilan dari Rutan Cirebon, Perwakilan Bapas Cirebon , Kepala Rupbasan A. Widodo. Acara penguatan ini digagas dan dilaksanakan di Aula Kanim Kelas II TPI Cirebon oleh Kanim Cirebon, Jl. Sisingamangaraja No.33, Panjunan, Lemahwungkuk, Kota Cirebon

Dalam sambutannya Kepala Kanim Cirebon M. Tito mengatakan “Kegiatan Penguatan Pembangunan Zona Integritas pada hari ini bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada kami jajaran dari Kementerian Hukum dan HAM khusunya Jajaran UPT pada Kantor Wilayah Jawa Barat dalam persiapan pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM  Tahun 2019.” Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi itu merupakan hal penting, namun itu belumlah cukup karena aparat pemerintah kini bukan hanya harus berkerja keras menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi, namun juga harus bekerja lebih keras lagi untuk mewujudkan birokrasi yang melayani dan membangun citra baru pelayanan publik yang berkualitas, sederhana, cepat, transparan, akuntabel.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Divisi Administrasi Ceno Harsusetiokartiko.
“Reformasi birokrasi secara nasional yang ditujukan untuk melaksanaka  Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Brokrasi Bersih dan Melayani yang sudah dilalui oleh teman-teman di Kanim Cirebon dan 2 UPT yaitu Rutan Cirebon dan Lapas Cibinong dan juga sudah delakukan review dengan inspektorat penilai internal dan alhamdulillah ketiganya juga lolos untuk mengikuti kompetisi dan nanti akan diuji oleh tim penilai nasional untuk lolos menuju  WBBM. Terkait dengan apa yang telah dilaksanakan mengenai 6 area, kami dan tim  zona integritas Di Kanwil baru memahami bahwa segala pelaksanaan yang 6 area perubahan itu harus dituangkan dan direkam dan dibuktikan terbukti ketika kami menghadiri kegiatan evaluasi oleh tim internal inspektorat artinya yang perlu diingat Setiap kegiatan tidak hanya masalah wbk namun setiap kegiatan satker jarus mengingat 1 kata yaitu UANG uang bukan berarti uang yang riil tapi uang adalah yang harus dipenuhi dalam pertanggungjawaban adalah : Undangan, Absensi, Notulensi dan Gambar, yaitu yang kemudian sebenarnya sudah dilakukan tiap kita melaksanakan kegiatan ada undangan ada absensi ada notulensi dan gambar, itu perlu Bapak Ibu sekalian diingat bahwa setelah kita melihat Bagaimana teman-teman kami juga mendapatkan kesempatan untuk kompetisi jadi memang semua harus terekam ada bukti tidak hanya bicara, pembicaraan yang seperti  perdebatan mengambil keputusan suatu perubahan itu harus tercatat ada perbedaan pendapat itu ternyata disampaikan oleh kepada tim penilai karena mereka tidak melihat hasil tapi mereka melihat prosesnya.”

Kadivmin juga mengatakan bahwa ada manajemen perubahan perlu digarisbawahi, manajemen perubahan itu yang paling susah paling sulit cara merubah mindset dan merubah budaya yang yang biasa di zona nyaman dan sekarang hatus mampu berubah, ujar Ceno dalam sambutannya

Memulai acara selanjutnya dalam paparan yang disampaikan oleh DR. AKBP Rusman beliau membahas mengenai “Secara konstitusi setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan publik yang sama. Untuk menuju ke arah sana diperlukan penataan regulasi yang berkualitas, pembenahan lembaga/aparat penegak hukum yang profesional dalam penegakan hukum, dan pembangunan budaya hukum yang kuat.”

Narasumber selanjutnya adalah Ahmad Kapi  merupakan Kepala Bidang Pelayanan hukum yang merupakan salah satu anggota Saber Pungli Jawa barat. Beliau menjelaskan “Saber pungli jawa barat sudah melakukan OTT lebih dari 100 kali tanpa tebang pilih. Kita harus lebih berhati-hati jangan sampai berbuat kesalahan, karena kesalahan sedikit saja bisa mengakibatkan hilangnya semua perjuangan rekan-rekan. saya sampaikan ini agar menjadi pedoman kita semua.”

Sebagai penutup dari semua Narasumber selanjutnya ialah Dedi Setiana, ia memaparkan tentang integritas. Mulai dari pentingnya nilai-nilai Integritas hingga manfaat integritas. “Kalau kita sudah mempunyai integritas berarti kita sudah  mempunyai jati diri.” Ungkap beliau. Red/foto. (tim humas)