PENJAJAKAN PENERAPAN VIRTUAL ACCOUNT DI KANWIL KUMHAM JABAR

PENJAJAKAN PENERAPAN VIRTUAL ACCOUNT DI KANWIL KUMHAM JABAR

Agustus//mandiri syariah kumham 2

 

Agustus//mandiri syariah kumham 3

 

Agustus//mandiri syariah kumham 4

 

Agustus//mandiri syariah kumham 5

 

Agustus//mandiri syariah kumham 6

 

BANDUNG-Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Ngadiono Basuki didampingi Kepala Bagian Program dan Humas Toni Sugiarto, Kepala Bagian Umum Eva Gantini dan Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara Ferry Ferdiansyah kumpulkan beberapa pegawai divisi Administrasi subbagian keuangan dan BMN dan pegawai Bank Syariah Mandiri yang bertempat di Ruang Rapat Kakanwil.

Kegiatan ini dipandang perlu karena kolaborasi dan kerja sama dibutuhkan untuk meningkatkan kelancaran dan operasional  pegawai Kanwil Kemenkumham Jawa Barat sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tanggal 5 Desember 2019, tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga.

‌  Tiga langkah strategis sebagai pedoman pelaksanaan anggaran yaitu, Meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran, Meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran berdasarkan penilaian IKPA  Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran.

Terdapat 5 (lima) inti dalam pengaturan pengelolaan rekening pengeluaran kementerian\lembaga yaitu 1. Konsolidasi saldo Rekening Pengeluaran pada satu Rekening Induk, 2. Penggunaan  Rekening Induk dan Rekening  Satker (Virtual), 3. Pemantauan seluruh saldo dan transaksi satker secara realtime online Oleh BUN, 4. Eselon I dapat memantau seluruh saldo dan transaksi satker secara realtime online, dan 5. Penggunaan digital banking (debit card, CMS, dashboard) menggantikan penggunaan cek/bilyet giro. Implementasi atau tahapan pelaksaan PMK nomor 183/PMK.05/2019 yaitu paling lambat tanggal 31 Desember 2020 diterapkan pada seluruh satker lingkup kementerian/lembaga.

Sejumlah 4 orang perwakilan dari Bank Syariah Mandiri menerima sepenuhnya pembahasan terkait evaluasi pelayanan keuangan perbankan yang dapat disajikan kepada Kanwil Kemenkumham Jabar.

Kolaborasi ini akan terus berlanjut dan dijadwalkan segera untuk kesempatan berikutnya mengenai hal-hal teknis pendukung. (red/foto : Hot/Zis)

Cetak