SUBANG – Kanwil Kemenkumham Jabar melalui Bidang Hukum laksanakan kegiatan Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum pada hari Kamis, 23 Februari 2023, bertempat di Hotel Fave – Subang, dihadiri langsung oleh Kabid Hukum Kemenkumham Jabar, Lina Kurniasari, beseta Penyuluh Hukum Kemenkumham Jabar.
Kegiatan ini juga diikuti oleh JFT Penyuluh Hukum Biro Hukum Setda Pemprov Jawa Barat, unsur Kepolisian Daerah Jawa Barat, unsur Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, unsur Bagian Hukum Setda Pemerintah Kabupaten Subang, Kepala Desa/Lurah Calon Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
Acara dibuka dengan sambutan dan arahan dari Kepala Biro Hukum Setda Pemprov Jabar yang diwakili oleh Fahmi Haikal, JFT Penyuluh Hukum Biro Hukum Setda Pemprov Jawa Barat, dalam sambutannya Kabiro Hukum menyampaikan bahwa Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum merupakan upaya untuk membangun kesadaran hukum masyarakat serta rangkaian kegiatan dari penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
Saat ini sudah ada 90 desa/kelurahan sadar hukum dari 253 desa/kelurahan di kebupaten subang. Diharapkan tahun ini jumlah tersebut bisa bertambah.
Setelah pembukaan acara, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian paparan oleh Kepala Bidang Hukum, Lina Kurniasari, dalam paparannya, disampaikan bahwa dalam penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum, aspek informasi hukum merupakan salah satu dimensi penilaian.
Aspek ini berhubungan erat dengan tugas dan fungsi Kanwil Kemenkumham Jabar sebagai perpanjangan tangan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, yaitu membangun masyarakat yang memiliki kesadaran hukum. Salah satu cara untuk mendorong kesadaran hukum masyarakat adalah dengan Program Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
Melalui Anugerah Paralegal Justice Award sebagai bentuk apresiasi bagi para Kepala Desa/Lurah yang telah berprestasi untuk menyelesaikan berbagai konflik atau sengketa di lingkungan desa/kelurahannya.
Sebelum penganugerahan Paralegal Justice Award para Kades ini nantinya akan mendapat dengan program Paralegal Academy terlebih dahulu. Nantinya para Kepala Desa/Lurah yang terpilih akan dinobatkan menjadi hakim mediasi oleh Menteri Hukum dan HAM bersama-sama dengan Ketua Mahkamah Agung.
Capaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum khususnya di Kabupaten Subang masih kurang dari 50% sehingga diharapkan tahun ini akan ada peningkatan jumlah Desa/Kelurahan yang ditetapkan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
(red/foto: Bid Hukum Kemenkumham Jabar, editor: Toh)