Home

Profil

Satuan Kerja

Produk Hukum

Layanan Publik

Pusat Informasi

Survey IKM

Pencarian Data

271119 RKAKL 08

271119 RKAKL 08

BANDUNG - Agenda rutin bulanan terkait Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Realisasi Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat kembali di gelar hari ini (Rabu, 27/11/2019), bertempat di Aula Kanwil Kemenkumham Jawa Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah, Liberti Sitinjak, Kepala Divisi Administrasi, Ceno Hersusetiokartiko, Kepala Divisi Keimigrasian, Ari Budianto, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Heriyanto, Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat Toni Sugiarto beserta Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara, Ferry Ferdiansyah dan seluruh Kasubbag Tata Usaha serta operator RKA-KL UPT se-Jawa Barat.

271119 RKAKL 08

Kegiatan dibuka oleh Kepala Divisi Administrasi, Ceno Hersusetiokartiko. Ceno menuturkan kepada seluruh UPT agar mempersiapkan dokumen untuk pemeriksaan yang akan datang. Selain itu Ceno pun menyampaikan bahwa dengan dicanangkannya Kementerian Hukum dan HAM sebagai Corporate University maka sumber daya manusia haruslah profesional pada bidangnya.

Ceno menambahkan bahwa akan diselenggarakan coaching dan mentoring tentang penyusunan laporan keuangan dari Biro Keuangan. Kegiatan yang rencananya akan dilaksanakan pada awal tahun depan tersebut ditujukan sebagai penunjang dalam mendukung raihan laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

271119 RKAKL 08

Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan sambutan dan arahan dari Kepala Kantor Wilayah, Liberti Sitinjak. Dalam arahannya menyampaikan bahwa dengan telah dibagikannya DIPA diharapkan paling lambat pada tanggal 15 Desember 2019 Disbursement Plan dan Action Plan sudah tertempel di banner pada masing – masing UPT. Hal tersebut dimaksudkan guna menjunjung tinggi nilai transparansi dan akuntabilitas.

Liberti pun menekankan bahwa per tanggal 27 Desember 2019 nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang sudah mencapai 94,22 % dan Penyerapan Anggaran 92,17 % masih bisa ditingkatkan.

Atensi kepada UPT yang nilai serapannya masih rendah, masih ada waktu hingga tanggal 19 Desember” tegas Liberti.

Tak luput Liberti pun mengingatkan kepada UPT untuk senantiasa bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran.

Bertanggung jawablah dalam penggunaan anggaran sebagai bentuk tanggungjawab dan hati – hati, khususnya untuk UPT yang mendapatkan dana besar”, tutur Liberti.

Di akhir arahannya Liberti menginstruksikan untuk selalu memberikan pealayan yang baik kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan pemerintah.

Setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan arahan dari Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat, Toni Sugiarto dan Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara Ferry Ferdiansyah. Dalam arahannya Ferry memberikan penjelasan tentang mekanisme pembayaran tunjangan kiinerja dengan cara pembayaran langsung ke rekening pegawai dari bendahara Sekjen. Selain itu beberapa isu lainnya yang dibahas antara lain  :

1. PAGU minus belanja pegawai.

2. Kekurangan PAGU belanja BAMA.

3. Kekurangan PAGU Belanja Daya dan Jasa.

4. Optimalisasi Anggaran 2019.

5. Keaktifan Operator SAIBA dan SIMAK BMN.

6. Peran Aktif pejabat struktural terkait pengelolaan keuangan dan BMN.

Kegiatan dilanjutkan dengan prosesi foto bersama antara Kepala Kantor Wilayah, Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil Jabar, dan seluruh Peserta Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan ini, yang terakhir dilaksanakan adalah kegiatan evaluasi dan validasi laporan RKA-KL oleh para Operator dari setiap UPT kepada Tim Kanwil Kemenkumham Jabar secara bergiliran.

271119 RKAKL 08

271119 RKAKL 08

271119 RKAKL 08

(red/foto : Humas)