TASIKMALAYA – Tim Bidang Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat (Kanwil Kemenkumham Jabar) melaksanakan kegiatan Koordinasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) bersama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya di ruang rapat Bagian Hukum Kantor Pemkot Tasikmalaya (Rabu, 21/04/2021).
Tim Bidang HAM Kanwil Jabar yang terdiri oleh Kepala Bidang HAM Hasbullah, Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum Dan Ham (Kasubbid P3HAM) Dani Kusmawan dan Kasubbid Pemajuan Ham Yuniarti Kurniasari melaksanakan koordinasi Yankomas bersama jajaran Pemkot Tasikmalaya mengenai dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Tasikmalaya.
Berdasarkan laporan pengaduan yang diterima oleh para Kepala Bagian Pemkot Tasikmalaya, terdapat sejumlah kasus dalam periode Januari hingga April di tahun sekarang. Dari pengaduan kasus - kasus yang diterima oleh Pemkot Tasikmalaya, 8 kasus yang diterima dinas Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPTPPA) adalah kasus pencabulan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga akibat ketidakadilan.
Dalam kasus pencabulan, dinas PPTPPA memberikan bantuan kepada korban pencabulan melalui pendampingan hingga pembuatan laporan kepada pihak kepolisian, sementara dalam kasus KDRT dan ketidakharmonisan dinas PPTPPA membantu dengan melakukan mediasi kepada pihak yang terlibat sehingga kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Selain kasus – kasus yang telah disebutkan, Inspektorat Pemkot Tasikmalaya juga menerima laporan mengenai kasus dugaan Pungutan Liar (Pungli). Namun setelah dilakukan penelusuran tidak ditemukan adanya masalah Pungli tersebut.
Melalui Kordinasi Yankomas oleh Kemenkumham Jabar dan Pemkot Tasikmalaya ini diharapkan supaya kasus – kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Tasikmalaya bisa diselesaikan dengan baik.
(Red/foto: BidHAM)
