BANDUNG - Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, Heriyanto membuka Temu Konsultasi Analisis dan Evaluasi Permasalahan Hukum di Daerah Dengan Pemangku Kepentingan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang bekerjasama dengan Kanwil Kemenkumham Jawa Barat melaui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang digelar di Hotel Crowne Bandung, Kamis (11/07).
“Data dan informasi hukum sangat diperlukan bukan hanya bagi pembangunan dan pembentukan hukum di pusat maupun daerah, tetapi juga sebagai bahan yang akurat untuk membantu mencarikan solusi timbulnya permasalahan hukum baik di Pusat maupun Daerah. Terkait hal tersebut, saat ini di Kanwil sedang melakukan kegiatan Peta Permasalahan Hukum dan mulai Tahun 2020 Kantor Wilayah Kemenkumham Jabar akan melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum,” tutur Heriyanto dalam sambutannya.
Tujuan diadakannya Temu Konsultasi ini adalah untuk menghimpun data dan informasi permasalahan hukum di daerah dengan pemangku kepentingan.
“Berkembangnya kehidupan sosial di masyarakat akibat pengaruh globalisasi menuntut pentingnya hukum yang responsif dan adaptif, oleh sebab itu diperlukan langkah-langkah strategis oleh pemerintah pusat salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan penataan regulasi nasional analisis dan evaluasi terhadap seluruh peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.” ucap Benny Riyanto Kepala BPHN.
“Peraturan perundang-undangan yang agar bisa dilahirkan suatu peraturan perundang-undangan yang akomodatif dan memenuhi tujuan hukum yaitu peraturan perundang-undangan yang memenuhi aspek keadilan kepastian dan kemanfaatan.” tambah Benny.
Narasumber yang mengisi temu konsultasi ini meliputi Guru Besar Fakultas Hukum Unpad, Susi Dwi Harijanti, Kepala Biro Hukum dan HAM Sekertariat Daerah Jawa Barat, Eni Rohyani, Kepala Bidang Sosial Budaya, April Listiyanto, yang dimoderatori oleh Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Kanwil Kemenkumham Jabar, Suhartini, tampak hadir dari berbagai unsur seperti Kodam III Siliwangi, Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, dan JFT Suncang Kanwil Kemenkumham Jawa Barat.
(red/foto: Azis/Robinson).