BANDUNG - Disela kegiatan Pra Rekonsiliasi Data Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2019 hari ke-3. Kepala Biro Keuangan Sekertaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Wisnu Nugroho Dewanto didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Liberti Sitinjak memberikan pengarahan kepada semua peserta rekonsiliasi. Jumat (17/01/20).
Dengan pengarah acara Kepala Divisi Administrasi, Ceno Hersusetiokartiko. dan turut hadir semua Pimti Kanwil Kemenkumham Jabar. Dilanjutkan dengan Kakanwil memberikan pengarahan, "Hal-hal yang sifatnya klasik seharusnya tidak terjadi lagi, Kita akan mendatangkan khusus dari Biro Keuangan Khusus memberikan pembelajaran. supaya di tahun 2020 ini tidak ada lagi masalah yang sama." Ujar Sitinjak.
Kepala Biro Keuangan Sekertaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Wisnu Nugroho Dewanto. "Evaluasi penyerapan anggaran di tahun 2019 Khusus Kanwil Jawa Barat adalah 99,58%. Dengan IKPA 95,27. Lapas Cianjur 99.96% sebagai satker dengan penyerapan tertinggi, Rupbasan Cirebon 82,53% sebagai satker dengan penyerapan terendah." ucap Wisnu mengawali sambutannya.
"Saya menghimbau kepada teman2 semua agar mencermati laporan2 keuangan dan BMN sehingga selesaikan secepatnya. Contohnya untuk Jawa barat antara lain, perbedaan data pada akun belanja dan pendapatan; Masih terdapat selisih rekonsiliasi internal antara aplikasi SAIBA dengan SIMAK-BMN; Terdapat transaksi reklasifikasi masuk dan l reklasifikasi keluar yang menghasilkan akun 491511 (Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan) dan akun 593311 (Beban Penyesuaian Nilai Persediaan). Jenis transaksi reklasifikasi masuk dengan kode M07 dan reklasifikasi keluar dengan kode K10 seharusnya menghasilkan akun 391151 (Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya); Masih terdapat jurnal-jurnal yang tidak lazim karena penjurnalan akun-akun aset di aplikasi SAIBA, bukan aplikasi SIMAK-BMN. Masih terdapat akun belanja modal pada beberapa satuan kerja yang perlu dijelaskan lebih detail terkait penggunaannya, yaitu akun 534131(Belanja Modal Jaringan)" Jelas Wisnu.
"Kita bertekad untuk terus meningkatkan kapasitas para Penyusun Laporan Keuangan dan Penyusun Laporan Barang Milik Negara (BMN)." Ujar Wisnu menutup arahannya.
Kegiatan pengarahan ini diakhiri dengan sesi photo bersama. Kemudian para peserta melanjutkan dengan kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan. (red/photo:humasjabar)
