BANDUNG – hari ini, Selasa (18/06/2019) melalui teleconference bertempat di aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Barat yang dihadiri oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, Abdul Aris, para Pejabat Struktural dan Pengawas beserta Staf Pengelola Keuangan dan BMN di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, disampaikan bahwa Kemenkumham RI memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan tahun anggaran 2018. Raihan WTP kali ini merupakan kali keenam yang diperoleh Kemenkumham, sekaligus untuk yang keempat secara berturut-turut.
WTP merupakan opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Kemenkumham dibawah kepemimpinan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly, memiliki komitmen tinggi dalam menjaga pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dan aset negara. “Pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) bukanlah hal yang mudah, karena banyak hal yang harus diperhatikan dan dipatuhi,” kata Yasonna di Graha Pengayoman Kemenkumham.
Meraih empat kali WTP berturut-turut tidaklah mudah. Kemenkumham telah melaksanakan restrukturisasi program dan kegiatan, serta mengikuti perubahan basis akuntansi dari basis kas ke basis akrual selama lima tahun terakhir. “Kami senantiasa berkomunikasi dan berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan selaku pembina dalam pengelolaan keuangan dan BMN, baik secara langsung maupun dengan pemantauan dan pengendalian data pada aplikasi E-Rekon&LK. Kemenkumham juga menjalin kerja sama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam hal pengendalian penyusunan Laporan Keuangan, untuk memperkuat efektifitas SPI,” jelas Yasonna.
Tahun 2016 dengan hanya mempunyai sekitar 400-an pegawai dengan pendidikan D3 dan Sarjana Akuntansi, sedangkan jumlah UPT lebih dari 1.100 Kemenkumham selama dua tahun terakhir melaksanakan penerimaan pegawai dengan latar belakang Akuntansi dan Ekonomi sebanyak 778 orang pada tahun 2017 dan 208 orang pada tahun 2018, melakukan diklat, workshop, pembinaan dan monev (monitoring dan evaluasi). Kemudian ditandatangani juga MoU dengan Ikatan Akuntan Indonesia untuk melakukan workshop dan ujian sertifikasi Ahli Akuntansi Pemerintahan (AAP) yang bertujuan sebagai alat ukur untuk menilai kompetensi pegawai dan terhitung sejak 2016-2019, 570 pegawai dari seluruh Indonesia dikirim untuk mengikuti workshop dan ujian sertifikasi AAP level A dan B.
Selain disampaikannya informasi mengenai raihan WTP Laporan Keuangan pada kesempatan teleconference ini diumumkan juga perolehan prestasi Kantor Wilayah Kemenkumham dibeberapa kategori, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat meraih dua penghargaan, yaitu Terbaik Kedua Dalam Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 Audited Kategori Kantor Wilayah Dengan Satker Besar (diatas 37 Satker), dan Terbaik Kedua dikategori Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Menunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi. Adalah Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, Liberti Sitinjak yang menerima piagam penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM di Graha Pengayoman yang tersiar melalui teleconference.
(red/foto: toh/bay)