BANDUNG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, dalam hal ini Divisi Pelayanan Hukum dan HAM mengahadiri Peluncuran dan Diskusi Perpres No 53 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Hak Asasi Manusia 2021-2025 (Generasi ke-V) yang dilaksanakan secara Virtual melalui Aplikasi Telekonferensi, hari ini (Kamis, 05/08/2021).
Kepala Kantor Wilayah, Sudjonggo, bersama dengan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Heriyanto, Kepala Bidang HAM, Hasbullah, Kepala Sub Bidang Pengkajian, Peneletian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Dani, Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM, Yuniarti, mengikuti kegiatan Virtual ini secara terpisah.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Panitia Nasional RAN HAM dan bekerjasama dengan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) ini diawali dengan Laporan kegiatan dari Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi, dan Direktur ELSAM kepada peserta yang mengikuti kegiatan Peluncuran dan Diskusi ini.
Kemudian acara dilanjutkan dengan sambutan dan peluncuran secara virtual Perpres No 53 Tahun 2021 ini oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej, yang dalam sambutannya lebih menenkankan pada aspek penilaian administrasi dan subtansi capaian program. Yang kemudian setelah Wamenkumham giliran Mendagri yang memberi sambutan melalui pemutaran Video Sambutan.
Setelah peluncuran agenda kegiatan bergeser ke Sesi Diskusi yang turut dihadiri instansi lain seperti, Perwakilan Bappenas, Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se Indonesia serta beberapa perwakilan masyarakat sipil (NGO). Dan Adapun yang menjadi Narasumber dalam diskusi adalah Dirjen HAM Mualimin Abdi sendiri, serta Direktur Kerjasama HAM, Hajerati, dan Deputi Direktur Elsam, Andi Muttaqiem.
Rancana Aksi Nasional HAM saat ini merupakan Generasi kelima sejak Ranham generasi pertama yang ditetapkan tahun 1998-2003, Ranham generasi kelima ini akan fokus pada pendekatan kelompok sasaran berdasarkan isu strategis dan sasaran strategis dengan fokus pada kelompok sasaran pada penyelesaian isu-isu HAM kelompok rentan yakni: Hak-Hak Perempuan dan Anak, Penyandang Disabilitas, dan Komunitas Masyarakat Adat.
(red/foto: Bid HAM/Humas)