KEMENKUMHAM DAN PEMPROV JABAR BERSAMA USAID MADANI JAJAKI KERJASAMA TINGKATKAN KAPASITAS OMS

usaid madani 1

 

usaid madani 2

 

usaid madani 3

 

usaid madani 4

 

usaid madani 5

 

usaid madani 6

 

usaid madani 7

 

usaid madani 8

 

BANDUNG- Biro Humas, Hukum dan KLN, Setjen Kementerian Hukum dan HAM bersama Kanwil Kemenkumham Jawa Barat berkolaborasi dengan United States Agency for International Development (USAID) menggelar koordinasi dan audiensi dengan Pemprov Jawa Barat untuk mensukseskan program MADANI,Jum'at (17/5/19). 

Pertemuan yang digelar di Kantor Gubernur Jawa Barat (Gedung Sate) yang tepatnya di ruang rapat (Ceremai) itu dipimpin langsung oleh Sekda Pemprov Jabar, Iwa Karniwa dan didampingi Asda I Pemprov Jabar, Daud Ahmad dan dari USAID yakni Lutfi Ashari sebagai Project Manager dan dari Tim Madani yakni, Sunardi, Restu Pratiwi dan Muntajid Basir.

Sedangkan dari Biro Humas, Hukum dan KLN Setjen Kemenkumham diwakili Kabag Kerja Sama Luar Negeri Biro Humas Sekjen Kemenkumham,Youngest Non Itah (Nonik) yang didampingi Kasubag Kerja Sama Bilateral, Rini Wulandari dan Penyusun Informasi Hukum, Zakaria.

Tampak hadir pada kegiatan ini, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, Heriyanto, Kabid Pelayanan Hukum, Ahmad Kapi Sutisna, Kasubag Humas, RB dan TI, Yayan Achmad Sufyani serta para pejabat terkait pada Pemprov Jawa Barat.

Lutfi Ashari menyebutkan jika program MADANI ini adalah untuk meningkatkan kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) lokal untuk bisa lebih mandiri dan bekerjasama dengan Pemda. Kegiatannya akan difokuskan di kabupaten/ kota. Bisa LSM, hobi, kepemudaan atau keagamaan.

"Fokus utamanya adalah memperkuat OMS untuk aktif mendorong akuntabilitas pemda dan menjaga keberagaman sosial di daerah. OMS akan berkontribusi positif untuk kemajuan daerah," ujarnya. 

Program itu mendapat tanggapan positif dari Sekda Pemprov Jabar, Iwa Karniwa yang mengaku akan pro-aktif dengan memberikan beberapa rekomendasi. Menurutnya saat ini OMS di Jabar sangat banyak. Baik yang terdaftar di Kemenkumham maupun hanya tercatat di Bakesbangpol.

“Kami selalu mendukung dan mengapresiasi atas langkah ini, nantinya kita akan petakan, lalu berikan rekomendasi mana saja OMS yang potensial. Kami ingin program ini ada keberlanjutan,” katanya.

Sementara itu, Daud Ahmad mengungkapkan bahwa pihaknya siap bekerjasama dengan USAID. Terutama dalam menyediakan data yang dibutuhkan selama keberlangsungan program, termasuk fungsi lain yang dibutuhkan. “Intinya kami selalu mendukung dan siap ketika ada yang dibutuhkan demi meningkatkan pelayanan kinerja kepada masyarakat,” ungkapnya. (red/foto: Humas Jabar)


Cetak   E-mail