BANDUNG- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat bersama Inspektorat Jenderal menggelar rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Unit Pelayanan Publik Penanganan Pengaduan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat yang bertempat di Ruang Sahardjo Jl. Jakarta no. 27 lantai 2, Rabu (25/11/2020).
Kegiatan ini pun diselenggarakan secara virtual memanfaatkan aplikasi Zoom Cloud Meeting sehingga seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) / Satuan Kerja (Satker) se-Jawa Barat dapat mengikuti.
Tampak hadir Kepala Divisi Administrasi Ngadiono Basuki, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Heriyanto, Kepala Divisi Pemasyarakatan Syafar Pudji Rochmadi, 5 orang Tim Inspektorat Jenderal yang dipimpin oleh Joko Martanto selaku Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Inspektorat Jenderal, Kepala Sub Bagian Layanan Pengaduan pada Sekretariat Inspektorat Jenderal Syahrul Azhar, Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat Toni Sugiarto, Kepala Bagian Umum Eva Gantini, Kepala Sub Bidang Informasi Keimigrasian Vera Widjajanti, Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Suhartini, Kepala Subbidang Pemajuan HAM, Yuniarti Kurniasari, Kepala Subbag Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga Yana Rubiyana dan sejumlah pegawai petugas layanan pengaduan.
Pada awal kesempatan, Ngadiono berpesan, "Pada kegiatan ini, kita bisa maksimalkan koordinasi untuk tingkatkan kualitas layanan pengaduan. Kantor Wilayah akan selalu memonitor dan mendampingi Satkernya agar selalu siap sedia menerima laporan pengaduan masyarakat dan mensuport penanganannya ." pesannya.
Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan paparan dari Toni Sugiarto selaku koordinator Unit Layanan Pengaduan yang berlangsung selama 30 menit.
Setelah itu, Joko menanggapi, "Kami berikan apresiasi bagi pengelolaan pengaduan di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, pengelolaan yang baik akan menghasilkan pelayanan publik yang terbaik." tanggapannya.
"Di dalam suatu organisasi pemerintah, harapan masyarakat selalu ingin mendapatkan layanan yang terbaik. Media pengaduan memberikan citra positif bagi pelayanan publik. Untuk soft skill, cara berkomunikasi yang baik dapat dilatih yang berguna untuk layanan konsultatif. Sesulit apapun masalah yang dihadapi, pasti ada solusinya. Kita sebagai pelayan masyarakat, akan selalu menyediakan layanan yang berkualitas terbaik bagi masyarakat." tambahnya.
Syahrul menegaskan, "Kita akan buat kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya mengenai keamanan dan kerahasiaan dari pelapor pengaduan karena itu merupakan pemenuhan hak bagi pelapor. " tegasnya.
Kegiatan pun dilanjutkan tanya jawab antara Tim dari Inspektorat Jenderal dengan peserta yang hadir di ruangan maupun yang mengikuti secara virtual sampai pada akhir kegiatan.
(Red/foto : Hot; Editor : Toh)