BANDUNG-Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat ikuti secara virtual, Pembukaan Kegiatan Diseminasi Pejabat Perbendaharaan Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang diselenggarakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Pada hari ini, Selasa (04/04/23) yang bertempat di Ruang Suhendro Hendarsin.
Tampak hadir Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara Egga Okstrada Mulyana bersama sejumlah stafnya. Diseminasi ini dilaksanakan secara hybrid yang terpusat langsung di Wisma Pengayoman Bogor dan diikuti secara virtual oleh seluruh pejabat yang membidangi keuangan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
Dalam laporan kegiatan, disampaikan bahwa yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah terselenggarannya pejabat perbendaharaan negara yang memiliki sertifikat, sertifikasi guna menjamin kompetensi yang memadai untuk mewujudkan tata kelola yang baik dalam pelaksanaan APBN. Di samping itu, tersusunnya data pejabat dan perbendaharaan negara dan melakukan evaluasi terhadap proses sertifikasi pejabat perbendaharaan negara pada setiap unit pelaksanaan teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Oleh sebab itu maka proses sertifikasi bertujuan menjamin semua pejabat perbendaharaan memiliki kompetensi yang memadai untuk mewujudkan tata Kelola anggaran yang baik. Di samping itu, kegiatan ini bertujuan untuk dapat meningkatkan profesionalisme pejabat perbendaharaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Para Kepala satker dihimbau untuk selalu melakukan pembinaan, peningkatan kompetensi dan pengawasan yang berkelanjutan terhadap para pejabat perbendaharaan negara agar setiap kinerja dapat memberikan pelayanan pengelolaan keuangan yang optimal dan akuntabel.
Dalam paparannya, Koordinator TUK Biro Keuangan, Bambang Edi Sumarno yang mewakili Kepala Biro Keuangan Wisnu Nugroho Dewanto menyampaikan bahwa kegiatan ini sejalan dengan visi pemerintahan bapak Presiden Joko Widodo, salah satunya yaitu mengenai pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) guna meningkatkan SDM Indonesia yang diharapkan mampu membuat Indonesia menjadi negara yang lebih produktif memiliki daya saing tinggi dalam menghadapi perubahan-perubahan tantangan fenomena global yang dinamis, cepat kompleks dan penuh dengan risiko.
Bambang menegaskan, “Inilah yang mendorong peningkatan SDM sesuatu yang mutlak dan tidak bisa ditawar lagi. Kita harus berani mentransformasikan diri dan meninggalkan cara-cara yang lama yang tidak produktif dalam pengelolaan organisasi ataupun lembaga maupun pemerintahan informasi beroperasi keuangan negara ditandai dengan terbitnya 3 paket undang-undang di bidang keuangan yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Undang-Undang tersebut telah memberikan landasan yang kokoh dalam pengelolaan keuangan negara dimana pengelolaan keuangan negara harus mengikuti Ketentuan dan menghasilkan output dan outcome yang sesuai yang efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta harus dikelola oleh orang-orang yang berkompeten profesional serta wisata dengan pedoman yang jelas sesuai dengan asas-asas tata kelola keuangan yang baik. Sebagai salah satu kunci dari keberhasilan dalam pengelolaan organisasi publik adalah kualitas SDM.” tegasnya seraya membuka kegiatan.
Kegiatan pun dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Ditjen PBN) Kemenkeu sampai pada sesi tanya jawab.