BANDUNG - Kanwil Kemenkumham Jabar bertekad mendukung secara penuh Rapat Koordinasi Aksi HAM dan KPP HAM terkait Pemenuhan Capaian Kinerja Bidang HAM serta Pelaporan B04 dan Evaluasi Kabupaten / Kota Peduli HAM Provinsi Jawa Barat yang sekaligus merupakan program kerja dari Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM R.I Tahun 2022. Hal ini merupakan komitmen kuat Kanwil Kemenkumham Jabar dalam upaya Pemenuhan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia.
Kantor Wilayah Kemenkumham Jabar melalui Kepala Bidang HAM Hasbullah Fudail bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diwakili Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Arief Nadjemudin pagi ini (Kamis, 14/04/2022) mewujudkan hal tersebut dengan turut mengundang Pengelola Aksi HAM Bappeda serta Sekretariat Ranham / Bagian Hukum dari 27 Kabupaten / Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini dilaksanakan secara Onsite dan Virtual melalui Aplikasi Zoom dan terpusat di Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM R.I sebagai penyelenggara.
Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan dengan memberikan layanan yang adil sesuai dengan kebutuhan bagi seluruh elemen masyarakat sebagai penerima layanan termasuk masyarakat dari kelompok rentan yaitu Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia, Perempuan dan Balita/Anak-anak dan Masyarakat Adat yang berhadapan dengan Hukum. Selain itu, adanya Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) yang bertujuan untuk pemberian layanan terhadap masyarakat tentang adanya dugaan permasalahan Hak Asasi Manusia yang dikomunikasikan maupun yang belum dikomunikasikan oleh seseorang atau kelompok orang diharapkan dapat menjadi solusi terbaik dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada di masyarakat.
Narasumber pada kegiatan Rakor Aksi HAM Wilayah Jawa Barat yaitu Analis Kebijakan Ahli Madya sekaligus sebagai Koordinator Kerjasama Dalam Negeri dan Ranham Wilayah I Ditjen HAM Kemenkumham R.I Widayanti, Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Arief Nadjemudin dan Analis Permasalahan Hukum Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Epi Mulyana.
Arief Nadjemudin menyampaikan bahwa sasaran Aksi HAM pada tahun 2022 akan difokuskan kepada 4 (empat) komponen penunjang yaitu : 1. Kelompok Perempuan, 2. Kelompok Anak, 3. Kelompok Penyandang Disabilitas, 4. Kelompok Masyarakat Adat. Hasil dari keempat komponen tadi kemudian dikompilasi untuk dinilai apakah telah memenuhi syarat menjadi Kab/Kota Peduli HAM sesuai dengan yang dirujuk oleh Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM R.I.
Widayanti dalam paparannya menyampaikan Penilaian Aksi HAM di tahun 2022 akan dilihat dari administratif dan Substansi, Kelengkapan Data Dukung. Oleh karena itu, Widayanti meminta kepada Pemerintah Kab/Kota di Jawa Barat untuk memenuhinya secara lengkap serta terlihat progres pemenuhannya. Pada kesempatan ini dijelaskan secara rinci mengenai teknis penilaian Aksi HAM untuk Penilaian Kab/Kota Peduli HAM. Total rata-rata Capaian Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Tahun 2021 yang lalu mencapai 60 % (persen). Dalam hal ini disampaikan beberapa catatan atas Laporan Aksi HAM di Daerah Jawa Barat sehingga kedepan setiap Pemerintah Kab/Kota dapat memperbaiki serta meningkatkan di tahun 2022 mencapai 100 % (persen).
Epi Mulyana dalam paparannya menjelaskan mengenai teknis secara terperinci mengenai pengisian format yang digunakan sebagai dasar penilaian Kab/Kota Peduli HAM. Epi Mulyana sebagai perwakilan dari Pemerintah Kota Tasikmalaya dijadikan sebagai Pilot Project di Jawa Barat, karena Kota Tasikmalaya telah meraih Kab/Kota Peduli HAM selama 8 tahun secara berturut-turut sejak tahun 2012 dan dianggap telah berhasil sebagai suksesor dan penyemangat bagi Kab/Kota lain di Jawa Barat untuk meraih Predikat Kab/Kota Peduli HAM.
(red/foto : Adb).