BANDUNG-Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat terima Kunjungan Kerja Ombudsman R.I. Wilayah Jakarta Raya yang bertempat di Ruang Rapat Kakanwil lantai 2, Selasa (25/02/20).
Tampak hadir Kepala Divisi Administrasi, Ngadiono Basuki, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Heriyanto, Kepala Divisi Keimigrasian, Heru Tjondro, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Abdul Aris dan Kepala Perwakilan Ombudsman R.I Wilayah Jakarta Raya, Teguh P. Nugroho beserta rombongannya yang berjumlah 8 orang.
Kegiatan pun telah dibuka oleh Ngadiono Basuki selaku Kepala Divisi Administrasi, selanjutnya, Teguh sangat mengapresiasi sambutan para Pimti Pratama dan menuturkan "Sebelumnya, Kami sampaikan selamat atas diraihnya predikat Wilayah Bebas dari Korupsi Kanwil Kemenkumham Jabar. Maksud dan tujuan kunjungan kami untuk reviu layanan publik Kanwil Kemenkumham Jawa Barat." tutur Teguh.
Kemudian Teguh menyampaikan bahwa Ombudsman sebagai Lembaga Pengawas mengharapkan kerjasama dari Kemenkumham Jabar untuk berdiskusi dan kerjasama dalam menindaklanjuti laporan pengaduan sebagai berikut :
1. Laporan pelayanan kanwil jabar tahun 2019 cukup tinggi yaitu ada 68 buah laporan pengaduan, yang diantaranya didominasi oleh pelayanan publik di Lapas.
2. Dalam hal Keimigrasian, adanya pengaduan yang mendominasi yaitu antrian paspor
3. Kebutuhan SDM di Lapas dan Rutan
4. Kebutuhan layanan kesehatan di Lapas dan Rutan.
5. Over Capacity di Lapas.
Selanjutnya, Heru Tjondro menerangkan bahwa kendala antrian paspor dikarenakan perubahan sistem dari versi 1 ke versi 2 dan keterbatasan kuota penerimaan pembuatan paspor yang terintegrasi dengan pusat, namun di samping itu action plan yang akan direalisasikan dalam waktu dekat adalah akan dibangunnya ULP dan UKK dibeberapa titik.
Selanjutnya, Abdul Aris menyampaikan bahwa telah dijalankannya Crash Program berkala di tahun 2020 dalam Pemasyarakatan untuk menindaklanjuti laporan-laporan pengaduan tersebut, dan penguatan layanan publik sebagai contoh penguatan SOP piket layanan kesehatan, percepatan PB, CB, IMB untuk mengurangi angka Over Capacity.
Kemudian, Teguh pun menyampaikan terima kasih atas sinergitas Kanwil Kemenkumham Jabar dan mengharapkan agar kordinasi serta kolaborasi berlanjut kedepan demi terciptanya pelayanan publik yang optimal menuju Zero Complain. Teguh pun menambahkan, "Hal yang akan didiskusikan kedepan adalah program solutif untuk mengurangi tingkat stres WBP agar dapat menghindari kekerasan dan pelanggaran yang terjadi di Lapas dan Rutan. Di samping itu, Demi meningkatkan kualitas pelayanan publik, Ombudsman R.I. siap bekerja sama dalam upaya Kanwil Kemenkumham meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani." tambah Teguh.
Hal ini sangat diapresiasi oleh Para Pimti Pratama Kanwil Kemenkumham Jabar, selanjutnya kegiatan ditutup dengan serah terima plakat dan foto bersama.
(red foto : Humas Jabar)