BANDUNG - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Ibnu Chuldun bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Heriyanto serta para pejabat administrator dan JFT Kantor Wilayah Kemrnkumham Jawa Barat dampingi Tim Direktorat Jenderal AHU Kemenkumham untuk menghadiri undangan rapat terbatas (RATAS) dengan Biro Hukum Pemprov Jawa Barat untuk melakukan
koordinasi tentang pelayanan hukum bertempat di ruang rapat Ceremai Lantai III Gedung Sate jalan Diponegoro Bandung, Kamis (14/02/19).
Tampak hadir Asda I (Pemerintahan,Kesejahteraaan Sosial dan Hukum) yang sekaligus merangkap Plt. Kepala Biro Hukum Pemprov Jawa Barat, Daud Achmad, para pejabat perwakilan Kemendagri, Kesbangpol, BPKAD, DKPP, Dinas Satpol PP, BINDA Jawa Barat serta para pejabat Biro Hukum Pemprov Jawa Barat.
Mengawali pembicaraannya, Daud Achmad menyampaikan ucapan terimakasih dan mengapresiasi kepada seluruh jajaran terkait, yang telah hadir dalam pembahasan rapat terbatas ini," Kami sangat mengapresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM yang telah sudi menghadiri ratas ini, kami berharap kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM dapat memberikan solusi serta dukungan dalam pemecahan pelayanan hukum dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku," ujar Daud Achmad.
Selanjutnya Ibnu Chuldun mengatakan," Kami akan selalu siap membantu dalam setiap pelayanan hukum, karena hal ini merupakan suatu perwujudan kolaborasi antara Kementerian Hukum dan HAM dan Pemprov Jawa Barat dalam memberikan pelayanan terbaik untuk memperkokoh eksistensi/keberadaan Kementerian Hukum dan HAM di Wilayah seperti halnya yang telah disampaikan oleh Bapak Menkumham RI dan telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal AHU untuk selalu berkolaborasi dalam bekerja,” ungkap Ibnu Chuldun.
Ibnu berharap, " Semoga kedatangan kami disini dapat memberikan solusi terbaik dalam memecahkan setiap permasalahan hukum. Semoga Kementerian Hukum dan HAM dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat bahkan dengan Instansi Pemerintah lainnya tetap selalu bersinergi dan berkolaborasi sehingga keberadaan/eksistensi Kementerian Hukum dan HAM dapat dirasakan secara nyata di Masyarakat serta pihak pemerintah setempat sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami akan selalu menghimpun informasi dan data dari bapak-bapak semua, selanjutnya Kami akan melakukan koordinasi sekaligus akan melaporkannya kepada Bapak Menteri Hukum dan HAM," tandas Ibnu Chuldun. (red/foto: Humas Jabar).