KAKANWIL DAN PIMTI KUMHAM JABAR IKUTI RAKOR EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN THN 2020

KAKANWIL DAN PIMTI KUMHAM JABAR IKUTI RAKOR EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN THN 2020

 240720 TelMenteri 5

BANDUNG - Pagi ini (Jum'at, 24/07/2020) tepatnya pukul 09.00 WIB, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, Bambang Rantam Sariwanto, Mengumpulkan Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Unit Eselon I, serta Pimpinan Tinggi di Wilayah untuk Melaksanakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran melalui media Teleconference yang langsung dihadiri juga oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H Laoly, bertempat di Graha Pengayoman Kemenkumham RI.

Memenuhi Undangan Sekretariat Jenderal tersebut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Imam Suyudi, lengkap bersama Kepala Divisi Administrasi, Ngadiono Basuki, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Abdul Aris, Kepala Divisi Keimigrasian, Heru Tjondro, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Heriyanto, melalui media Teleconference langsung dari Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah, lt.II Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Jl. Jakarta No.27 Bandung.

Kegiatan diawali dengan Laporan Pelaksanaan Anggaran Kementerian Hukum dan HAM oleh Sekretaris Jenderal kepada Menteri Hukum dan HAM RI, dalam Laporan nya disampaikan bahwa, Kendala Pelaksanaan Anggaran yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM diantaranya adalah, Melakukan revisi anggaran lebih dari satu kali dalam satu triwulan, Tingginya deviasi antara Rencana Penarikan Dana dengan realisasinya, Keterlambatan dalam penyampaian LPJ Bendahara ke KPPN, Kurang disiplin dalam ketepatan waktu penyampaian Rencana Kas.

240720 TelMenteri 5

Masih dalam hal teknis Sekjen Kemenkumham menyampaikan 16 Langkah Strategis yang ditempuh untuk meningkatkan Pelaksanaan Anggaran di Unit Utama maupun Di Kantor Wilayah antara lain, merevisi postur anggaran sesuai dengan Perpres Nomor 72 Tahun 2020, Merevisi rencana kegiatan sesuai dengan Perpres Nomor 72 Tahun 2020, Menginventarisasi pekerjaan kontraktual dan melakukan percepatan realisasi, Melakukan Penyesuaian Halaman III DIPA, Mengakselerasi belanja secara proporsional, Disiplin mempertanggungjawabkan UP-TUP.

Kemudian Tertib dalam menyampaikan Data Kontrak, Tepat waktu menyelesaikan tagihan kontraktual, Memastikan Capaian Output terkonfirmasi, Merevisi anggaran maksimal 1 (satu) kali per triwulan, Tertib menyampaikan LPJ Bendahara, Disiplin dan tepat waktu dalam penyampaian Renkas, Meningkatkan ketelitian agar SPM yang diajukan tidak tertolak oleh KPPN, Teliti dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM, segera menyelesaikan pagu minus, dan terakhir memantau progress penyelesaian kegiatan.

Pada kesempatan ini Menkumham menyampaikan beberapa kebijakan yang harus dilakukan segera dalam proses percepatan penyerapan Anggaran, “belanja modal rata-rata pemerintah diangka 6% sehingga di momen yang seperti ini harus di angkat dan ditingkatkan dengan dorongan yang kuat terutama dalam pelaksanaan belanja modal, karena dengan melakukan pembelanjaan ini uang akan sampai kepada masyarakat sehingga mampu menangani krisis yang terjadi dikarenakan pandemi covid-19 ini,” Ungkap Menkumham.

Untuk para Kakanwil yang mengikuti Teleconference ini harus menanamkan bahwa instruksi yang disampaikan ini sangat penting, karena di wilayah juga sangat penting dalam melaksanakan peningkatan serapan anggaran mengingat wilayah merupakan lini pertama, wilayah penting disini tidak hanya wilayah DKI Jakarta saja tetapi seluruh Kantor Wilayah yang ada di Indonesia, karena jika diibaratkan Kementerian Hukum dan HAM ini sedang pada kondisi take off sehingga harus didorong dengan sangat kuat agar bisa terbang dalam hal penyerapan anggaran, sekalipun tidak seperti Kementerian lain yang lebih mampu mengeluarkan belanja modal Triliunan sehingga sinergitas dan koordinasi Kantor Wilayah dengan Unit Eselon I harus terjalin dengan baik sehingga mampu menunjang belanja modal Kementerian Hukum dan HAM RI.” Tambahnya.

Terakhir Menkumham mengingatkan bahwa, “Seluruh Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, saya minta agar “aware”, peduli dan terus melakukan monitoring terhadap pencapaian kinerja dan anggaran di unit masing-masing. Jika ada anggaran yang berlebih dan terindikasi tidak terserap, segera laporkan ke Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal untuk berdiskusi dan mencari solusi yang tepat,”.

Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal harus mengawal dan mendampingi seluruh Unit Eselon I, sehingga proses penyerapan anggaran dan pengadaan barang jasanya sesuai aturan dan prinsip “value for money” yaitu efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dapat tercapai. Saya harap kita semua terus dan tetap bersinergi dan berkolaborasi. Jangan ada ego sektoral. Tujuan utama kita sebagai abdi negara adalah memberikan pelayan publik sebaik-baiknya kepada masyarakat.” Tutupnya.

240720 TelMenteri 5

240720 TelMenteri 5

240720 TelMenteri 5

 

(red/foto/editor: Toh/Eca/Bayu)


Cetak   E-mail