CIANJUR - Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Andi Taletting Langi didampingi Kepala Bidang Hak Asasi Manusia, Hasbullah memberikan penguatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) bagi jajaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur dan Kantor Imigrasi Kelas III Cianjur, selasa (28/02).
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur, Toni Elyus dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Cianjur, Wijay Kumar menyambut baik kedatangan Kadivyankumham secara langsung di Lapas Kelas IIB Cianjur.
Mengawali perjumpaan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Jawa Barat, Andi Taletting Langi memberikan apresiasi atas komitmen dari seluruh jajaran walaupun dengan keterbatasan sarana akibat dampak gempa Cianjur masih tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, dan tidak ada satupun napi yang kabur.
"Kantor Imigrasi Cianjur dari awal masuk sampai dengan keluar semua adalah pelayanan kepada masyarakat, berbeda dengan Lapas Cianjur sebagai Unit Pemasyarakatan yang dimaksud pelayanan dalam WBK adalah pelayanan ke luar kepada masyarakat, sebaliknya yang ke dalam kepada warga binaan itu pembinaan, contoh pelayanan ketika masyarakat berkunjung harus diberikan pelayanan yang terbaik, keterbukaan informasi, dan tidak ada arogansi" jelas Andi."Pahlawan tanpa tanda jasa itu tidak hanya guru, Pegawai Lapas itu juga Pahlawan tanpa tanda jasa karena mereka membina warga binaan untuk bisa kembali baik dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi masyarakat" tambahnya.
Lebih lanjut Andi menjelaskan pentingnya Survei Balitbangham 3AS sebagai salah satu indikator penilaian keberhasilan pembangunan Zona Integritas menuju WBK-WBBM, "Untuk membangun Zona Integritas dibutuhkan pegawai-pegawai yang berintegritas, sehingga bagaimanapun kondisinya tetap bisa memberikan pelayanan dan kinerja terbaiknya, ditambah komitmen dari Pimpinannya, karena kalau atasnya sudah baik sudah tentu bawahnya juga akan baik. Maka dari itu survei IPK-IKM dan Integrasi Organisasi menjadi penting karena disitulah tolak ukurnya" pungkas Andi.
(red/foto : Bidang HAM, editor: Humas)
