Bogor- 26/11/2019. Dalam rangka evaluasi pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor digelar rapat pembahasan progress pekerjaan pembangunan. Rapat rutin setiap bulan melibatkan seluruh pihak, hadir dalam rapat tersebut adalah:
- Inspektur Wilayah II (Tholib)
- Kajari Kota Bogor (Bambang Sutrisna)
- Plt. Kakanim Bogor (Isnu)
- Tenaga ahli konstruksi (Edi Usman)
- Kabag Promas (Toni)
- Kasubbid DAKIM (Barlian)
- Pengelola teknis dari Dinar PU Kota Bogor
- Pejabat administrasi jajaran Kejari dan Kanim Bogor beserta JFT, JFU
- Pelaksana konstruksi (PT. Mutiara Indah Purnama) dan Konsultan Pengawas (PT. Bina Karya)
- PPK dan Tim Pengelola Kegiatan
Diawali dengan pemaparan Konsultan Pengawas menyampaikan progress Minggu ke-22 dari target 75,320 tercapai realisasi fisik 76,250 sehingga terdapat nilai fisik plus 0,93. Beberapa catatan pekerjaan disampaikan secara terstruktur oleh beberapa pihak sebagai berikut:
Irwil II (Tholib) menegaskan perlu adanya percepatan untuk jenis pekerjaan yg mempunyai nilai bobot yang tinggi seperti pemasangan lantai; dinding dan jalan. Selain itu pula bahwa terkait penyerapan anggaran agar menyesuaikan dengan progress di lapangan, pemenuhan dokumen sebagai syarat pencairan agar menjadi perhatian penuh. "Kurva S sebagai gambaran progress pekerjaan fisik harusnya ditampilkan terlebih dahulu disetiap rapat, dengan kurva tersebut seluruh pihak bisa secara garis besar dan juga detail penilaian setiap jenis pekerjaan " tambah Tholib.
Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor Bambang, menegaskan bahwa sebagai bagian TP4D ikut bertanggung jawab dalam mensukseskan pembangunan Kanim Bogor. Kesiapan kontraktor pelaksana untuk menyelesaikan pekerjaan jangan hanya sebatas siap disaat rapat tapi harus dibuktikan dengan realitas di lapangan. "Saya baru bertugas di Bogor 4 bulan dan baru sekali ini meninjau pembangunan Kanim Bogor secara langsung. Jangan terlena dengan laporan yang disampaikan oleh Pengawas karena untuk ukuran pekerjaan finishing penilaian tersebut perlu perhitungan yang detail. Finishing itu progress kecil, pekerjaan komplek dan butuh kejelian tenaga kerja yang ahli. Untuk mengejar penyelesaian kontrak tepat waktu perlu ditambah tenaga kerja", tambah Bambang.
Tenaga ahli konstruksi sebagai narasumber rapat mengungkapkan pentingnya evaluasi terhadap konsultan perencana yang sudah sekian kali tidak hadir dalam rapat bulanan, padahal kehadirannya sangat dibutuhkan untuk memberikan masukan teknis dan mengawal perencanaan pembangunan yang sudah ditetapkan, karena begitu banyak dinamika pekerjaan fisik setelah dijalankan kurun waktu tertentu. Untuk mencapai target penyelesaian sampai batas akhir kontrak perlu dibuat mini schedule yang dibuat per hari baik segi SDM, Material dan Peralatan yang digunakan. "Di akhir pekerjaan fisik PPHP berdasarkan Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barjas tidak lagi bertugas memeriksa fisik, tetapi hanya memeriksa dokumen penyelesaian pekerjaan. Selanjut nya tugas pemeriksaan fisik menjadi tugas dan tanggung jawab PPK", imbuh Edi.
Kabag Promas Kanwil Jabar mengingatkan batas waktu penyampaian SPM adalah tanggal 20 Desember 2019, "Perlu disusun berbagai alternatif penyelesaian pembayaran sesuai Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2019. Perhitungan progress per tanggal 20 Desember 2019 menjadi tolok ukur dibuat jaminan bank atau tidaknya, karena mumpung masih ada waktu untuk dilaksanakan percepatan fisik target capain per hari harus 1% lebih" pungkas Toni.
Di akhir rapat Plt. Kakanim Bogor mengutarakan pentingnya kerja sama seluruh pihak untuk mensukseskan pembangunan Kanim Bogor dan beliau menyampaikan rencana pertemuan lanjutan yang akan dilaksanakan pada Kamis, 19 Desember 2019 sehingga progress dasar pengajuan pembayaran terakhir dapat ditetapkan lebih akurat. (TBOM)
