BANDUNG – Dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) di wilayah Jawa Barat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (Kanwil Kemenkumham Jabar) bersama dengan seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenkumham di bawah naungannya melaksanakan kegiatan Pencanangan dan Pengukuhan P2HAM & Gugus Tugas Penilaian Resiko Bisnis & HAM yang berlangsung di aula Soepomo, Kanwil Jabar (Selasa, 05/07/2022).
Dari aula Soepomo giat Pencanangan Gugus Tugas ini dihadiri langsung oleh Direktur Jenderal HAM Kemenkumham Mualimin Abdi, Kepala Kantor Wilayah Sudjonggo, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Heriyanto, Kepala Bidang HAM Hasbullah, serta para Kepala UPT Kemenkumham Jabar. Selain itu acara kali ini juga mengundang tamu dari lembaga pemerintah lainnya yaitu Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jabar Riyono, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Mas Hushendar, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jabar Dan Satriana, serta para tamu undangan lainnya.
Pada acara Pencanangan kali ini Kadivyankumham Heriyanto memimpin pembacaan deklarasi pencanangan P2HAM yang diikuti oleh seluruh perwakilan UPT Jabar yang hadir di aula. Isi dari deklarasi tersebut antara lain adalah kesiapan dalam mencanangkan pembangunan P2HAM dan komitmen dalam memberi pelayanan yang bebas dari diskriminasi, pungutan liar, suap, dan KKN. Selain itu deklarasi ini berisikan janji untuk memberikan pelayanan secara transparan, akuntabel, profesional, integritas, serta cepat dan berkualitas. Selain dengan deklarasi, giat Pencanangan Gugus Tugas ini diisi dengan penandatangan surat pernyataan Pencanangan P2HAM secara simbolis oleh beberapa UPT Kemenkumham Jabar yang disaksikan oleh para Pimpinan Tinggi Kemenkumham dan tamu undangan.
Membuka kegiatan ini dengan kata sambutannya, Sudjonggo menyampaikan bahwa P2HAM menjadi prioritas bagi Kanwil Jabar dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan administratif bagi masyarakat. Beliau juga berharap agar seluruh UPT di Jabar bisa mengembangkan pelayanan mereka dengan berpedoman pada prinsip – prinsip HAM sehingga seluruh pelayanan di Jawa Barat mengedepankan tranparansi, akuntabilitas, partisipasi, berdaya guna, aksesibilitas dan berkeadilan.
Dalam kesempatannya pada acara ini, Dirjenham Mualimin memberikan beberapa patah kata. Mualimin menyampaikan bahwa seluruh lembaga negara di Indonesia bekerja berdasarkan UUD sebagai penyelenggara negara. Pemenuhan Hak Asasi menjadi tanggung jawab negara seperti yang tercantum pada UUD. HAM yang memiliki dimensi universal dan global menjadi suatu hal unik yang membuat suatu kepala negara bisa memprotes atau mengkritisi implementasi HAM di negara lain, terutama melalui konvensi internasional di PBB. Mualimin menyampaikan bahwa Pencanangan P2HAM ini merupakan tindakan konkrit pengimplementasian HAM dalam negara ini. Mualimin juga menyampaikan bahwa para pelaku usaha dan bisnis memiliki kewajiban dalam memenuhi nilai – nilai HAM berupa penghormatan, perlindungan dan pemulihan.”Insya Allah jika semua pelaku bisnis dan usaha di Indonesia mengimplementasikan HAM maka tidak akan ada lagi penyimpangan - penyimpangan seperti eksploitasi pekerja anak di bawah umur di negara ini” imbuh Mualimin dalam penyampaiannya.
(Red/foto: Aul)
