PADALARANG- Diselenggarakan sejak kemarin senin (12/11) rangkaian acara yang sebelumnya dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, Bambang Rantam Sariwanto telah memasuki sesi terakhir yaitu penutupan.
Tepat pukul 11.00 WIB Selasa (13/11/18), Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, Krismono memulai sesi penutupan dengan membacakan Laporan Panitia dihadapan 160 orang peserta yang terdiri dari Kepala UPT, Kasubag TU, dan Operator pada setiap Satuan Kerja di wilayah Jawa Barat. Dalam laporannya Kadivpas, Krismono menyampaikan “Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan pemaparan materi dan diskusi dua arah dengan narasumber berasal dari Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Sekretaris Direktorat Jenderal AHU, Kepala Biro Perencanaan, Kepala Biro Keuangan, Irwil II Itjen Kemenkumham, Tim Biro Keuangan, serta Tim Itjen Kemenkumham”.
“Tercapainya sasaran kegiatan sesuai dengan yang diharapkan yaitu tersampaikannya Evaluasi Kinerja Program tahun 2018 dan kesiapan pelaksanaan kinerja program tahun 2019, tersampaikannya materi pengendalian intern atas laporan keuangan, tersusunnya form Manajemen Resiko satuan kerja Kanwil Kemenkumham Jawa Barat”. Imbuh Krismono.
“Seluruh peserta telah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan penuh perhatian, kesungguhan, kritis dan semangat yang tinggi”. Terang Krismono mengakhiri Laporannya.
Selanjutnya dalam kesempatan tersebut, Irwil II Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, Nugroho memberikan sambutan penutup acara Evaluasi Kinerja Program Kementerian Hukum dan HAM WBK/WBBM 2019 dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. “Pada tahun 2018 ini Kementerian Hukum dan HAM RI hampir dipastikan memiliki 10 satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dimana Kanwil Kemenkumham Jawa Barat menyumbang 3 satuan kerja dan ini merupakan pencapaian yang luar biasa. Pada kesempatan yang lalu Kepala Kantor Wilayah (Ibnu) berkeinginan untuk mengajukan seluruh satuan kerja di wilayah Kanwil Kemenkumham Jawa Barat untuk mendapatkan predikat WBK, ini tentunya menjadi tantangan bagi saudara sekalian untuk mewujudkannya”.
“Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia menargetkan pada tahun 2019 60 satuan kerja yang akan mendapatkan predikat WBK, hal ini tentunya tidak akan mustahil bila kita fokus pada pencapaian tersebut, melakukan koordinasi, komunikasi, kolaborasi dengan berbagai pihak, melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kinerja dan menginformasikan prestasi, dan inovasi yang kita miliki dengan strategi marketing yang baik dan benar”. Jelas Nugroho.
(red/foto : dimz/zie)