BANDUNG- Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat pagi ini, Selasa (15/01/19) gelar Pra-Rekonsriliasi Penyusunan Data Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2018, bertempat di Hotel Baltika jalan Jenderal Gatot Soebroto Bandung.
Mengawali laporannya, Ceno Hersusetiokartiko selaku ketua penyelenggara melaporkan bahwa kegiatan ini dihadiri oleh 133 orang peserta yang terdiri dari operator SIMAK dan SAIBA keuangan Kanwil Kemenkumham Jawa Barat serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) se-Jawa Barat. Kegiatan ini dilaksanakan selama 4 hari dari mulai tanggal 15 sd 18 Januari 2019.
Ceno menerangkan bahwa Rekonsiliasi merupakan bagian dari mekanisme fasilitasi penyusunan dan penyampaian laporan keuangan satuan kerja kepada unit akuntansi wilayah yang bertujuan untuk menyamakan data dan persepsi terkait data keuangan maupun data Barang Milik Negara sebagai pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan anggaran."Pelaksanaan Pra Rekonsiliasi Penyusunan Data Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2018 yang dilaksanakan ini sangat diperlukan untuk menghasilkan laporan keuangan Kantor Wilayah Jawa Barat yang akurat dan akuntabel serta sesuai standar akuntasi pemerintah."terang Ceno.
Kemudian dalam kesempatan yang sama Kepala Kantor Wilayah, Ibnu Chuldun juga mengatakan,"Selanjutnya kegiatan Pra Rekonsiliasi di lingkungan Kantor Wilayah Jawa Barat ini juga merupakan langkah persiapan dalam menghadapi pelaksanaan rekonsiliasi tingkat nasional yang akan dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 06 s.d 09 Pebruari 2019."ucap Ibnu Chuldun
"Mengingat bahwa Laporan Keuangan Kantor Wilayah akan sangat berpengaruh bagi penyusunan Laporan Keuangan tingkat Kementerian yang pada akhirnya pada penilaian kinerja Kementerian oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)."tambahnya.
"Mengingat pentingnya kegiatan maka pada kesempatan ini saya ingin berpesan kepada Saudara :
- Jadikan kegiatan rekonsiliasi ini sebagai wadah bagi Saudara untuk menjadi operator yang PROFESIONAL sehingga dapat menyusun laporan keuangan yang Akurat dan AKUNTABEL;
- Jadikan kegiatan rekonsiliasi ini sebagai bentuk SINERGITAS dan KOLABORASI BERKINERJA –nya seluruh komponen di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- Laporan keuangan yang telah disusun selanjutnya akan direviu oleh auditor internal yaitu Inspektorat Jenderal, oleh karena itu saya berharap agar laporan keuangan yang kita sajikan hendaknya lebih TRANSPARAN sehingga minim temuan;
- Laporan keuangan yang Saudara susun, tidak hanya akurat, transparan dan akuntabel tetapi juga INOVATIF agar informasi yang Saudara sajikan dapat dengan mudah dibaca dan dimengerti oleh masyarakat luas."pesan Ibnu kepada seluruh peserta pra-rekonsiliasi.
"Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada seluruh tim pendamping dari unit eselon I yang akan mendampingi selama kegiatan pra- rekonsiliasi ini, semoga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik, dan kepada semua peserta kegiatan mari kita bekerja keras, bekerja lebih keras dan bekerja lebih keras lagi demi meraih JABAR JUARA dan demi mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kementerian Hukum dan HAM dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)."Ajak Ibnu Chuldun
Tampak hadir dalam acara ini, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Abdul Aris, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Heriyanto, Kepala Divisi Keimigrasian, Ari Budijanto, Kepala Bagian Umum, Eva Gantini, Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Toni Sugiarto, Kasubag Anggaran, Fery Ferdiansyah juga para pejabat perwakilan dari Setjen Kemenkumham serta para pejabat perwakilan UPT se-Jawa Barat. (red/foto:56W/Adb)