BANDUNG-Dalam upaya memberikan wawasan tambahan serta petunjuk terkait penyusunan laporan keuangan satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, tim Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI menyelenggarakan pembinaan penyusunan laporan keuangan yang dihadiri oleh para operator keuangan dari semua Satker/ UPT yang ada dilingkungan Kanwil Kemenkumham Jabar bertempat di aula lantai II, Selasa (17/09/19).
Tampak hadir dalam kegiatan ini Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Jabar, Ceno Hersusetiokartiko, Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Biro Keuangan Setjen Kemenkumham, Ruki beserta jajarannya serta Kepala Bagian Umum Kanwil Kemenkumham Jabar, Eva Gantini, Kepala Bagian Program dan Humas, Toni Sugiarto, Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMN, Fery Ferdiansyah.
Mengawali laporannya Eva Gantini selaku ketua penyelenggara menyampaikan bahwa maksud dan tujuan dilsksanakannya kegiatan ini yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan pemahaman serta penyusunan laporan keuangan pada jajaran Kanwil Kemenkumham Jawa Barat sehingga dapat tersaji laporan yang baik yang sesuai dengan standar yang benar dari laporan keuangan,"Saya berharap dengan diselenggarakannya acara ini dapat meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan yang akan menjadi temuan di kemudian hari, metode pelaksanaan pada hari ini akan dilakukan pemaparan dari Narasumber yakni Ibu Ruki dan dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab dengan 50 peserta yang terdiri dari operator Keuangan SAIBA se-Jawa Barat."kata Eva Gantini.
Kemudian acara dilanjutkan dengan pembukaan yang dilakukan oleh Kepala Divisi Administrasi, Ceno Hersusetiokartiko, ia menuturkan,“Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh tim dari unit pusat yakni dari Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI. Semoga kedatangan tim dari unit pusat Kementerian Hukum dan HAM RI ini dapat memberikan wawasan tambahan serta petunjuk terkait pembinaan penyusunan laporan keuangan satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.”tuturnya.
"Sebagaimana kita ketahui, dalam melaksanakan kegiatan ini bahwa Kementerian Hukum dan HAM RI menggunakan APBN yang dananya berasal dari publik. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya bahwa kita memiliki kewajiban menyelenggarakan penyusunan keuangan yang akurat, transparan, dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada publik dalam penggunaan APBN."ungkap Ceno.
"Kementerian Hukum dan HAM RI terus berupaya meningkatan kualitas laporan keuangan dengan berbagai upaya pembinaan agar anggaran negara yang telah dipergunakan dapat diketahui pemanfaatannya dan masyarakat dapat menilai akuntabilitas penggunaan anggaran yang bermanfaat bagi masyarakat. Selama beberapa tahun terakhir yaitu sejak tahun 2010, Kementerian Hukum dan HAM RI berhasil melaksanakan kewajiban tersebut dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 5 (lima) kali dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal tersebut tidak lantas membuat kita bangga dan berpuas diri karena opini WTP bukanlah sebuah prestasi tapi sebuah standar minimal dalam pelaporan keuangan untuk menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas dan berdaya guna dan dengan dilaksanakannnya pembinaan penyusunan laporan keuangan ini. Saya berharap kualitas laporan keuangan kita kedepan semakin membaik dan opini WTP harus tetap kita pertahankan setiap tahunnya."tandas Ceno.
Usai acara tersebut dibuka, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan oleh Narasumber, Ruki yang menjabat Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan pada Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemenkumham tentang pembinaan penyusunan laporan keuangan terhadap para peserta yang dipandu moderator, Fery Ferdiansyah. (red/foto: Humas Jabar)